HUT ke-1, ACEXI Komitmen Akselerasi Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon yang Berkualitas

Jakarta: Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Januari kemarin. Ketua Umum ACEXI, Lastyo Kuntoaji Lukito, mengatakan bahwa acara ini merupakan momentum penting untuk menegaskan dukungan ACEXI terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola NEK yang berkualitas, serta merumuskan langkah strategis ke depan dalam pengendalian perubahan iklim.

"Kami bangga bahwa meskipun masih berusia muda, kami berkembang pesat dan secara aktif berpartisipasi dalam dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari badan legislatif, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan negara sahabat, dalam rangka akselerasi tata kelola NEK yang berkualitas," ujar Lastyo dalam talkshow "Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dalam Konteks Strategi Nasional dan Global Indonesia: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja"

ACEXI optimistis dengan grand design yang berkualitas, akan lahir peluang baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk memberikan solusi terkait hambatan dalam akselerasi tata kelola NEK, agar potensi ekonomi karbon Indonesia yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia memiliki potensi penampungan karbon yang mencapai 600 gigaton, dan berada dalam posisi strategis di antara negara-negara penghasil karbon seperti Singapura, China, Korea, dan Jepang.

“Perdagangan karbon akan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Pengembangannya membutuhkan dukungan kuat dari sisi kebijakan dan regulasi. Potensi besar ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Perdagangan karbon di Indonesia sudah bisa diakselerasi dengan adanya bursa karbon di IDX. Dari sisi regulasi, masalah utamanya adalah komunikasi. Banyak pihak yang datang kepada saya mengeluhkan hambatan-hambatan yang ada, termasuk regulasi. Dengan posisi saya sebagai Wakil Ketua MPR dan anggota DPR Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, saya akan berusaha untuk mencapai solusi atas masalah-masalah ini,” kata Eddy.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ACEXI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan potensi NEK Indonesia yang luar biasa jangan sampai dimanfaatkan hanya oleh pihak asing.
"Di sinilah ACEXI dapat memainkan peran penting dalam menyediakan ahli-ahli emisi karbon. Jangan sampai kegiatan-kegiatan terkait NEK seperti perdagangan karbon, penyimpanan karbon, atau kalkulasi karbon didominasi oleh pihak-pihak luar negeri," kata Rokhmin Dahuri.

Ketua Dewan Pengawas ACEXI, Poempida Hidayatulloh, menilai bahwa meskipun pemerintah sudah membuat kemajuan dalam hal regulasi dan kebijakan karbon, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal koordinasi antar sektor.

“Dalam dunia transisi hijau, kita harus bergerak dengan pemikiran holistik. Jika setiap pihak berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Kami dari ACEXI mengapresiasi langkah pemerintah, namun yang perlu dilakukan sekarang adalah menciptakan sistem yang lebih sentralistik dan dikelola oleh satu lembaga khusus,” ujar Poempida.

Poempida menambahkan lembaga ini bisa berada di bawah presiden untuk mengelola kepentingan lintas sektor, karena isu karbon bukan hanya berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga dengan kehutanan, industri, dan sektor lainnya. "Jika ini tidak diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi dari kementerian, bisa timbul masalah ego sektoral atau saling menyalahkan," ujarnya.

Ia berharap kebijakan dan regulasi terkait karbon dapat terkoordinasi dan terharmonisasi dengan baik. "Seperti yang pernah diusulkan oleh tim Pak Prabowo untuk membentuk badan karbon di bawah presiden, kami mendukung inisiatif tersebut," pungkasnya.

Sebagai informasi, ACEXI didirikan pada 2023 dan diluncurkan secara resmi pada 14 Desember 2023. ACEXI hadir sebagai wadah bagi para ahli, praktisi, akademisi, dan pemerhati di bidang pengelolaan emisi karbon. Tujuan utama ACEXI adalah meningkatkan kapasitas para praktisi dalam mendukung ekosistem Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan mengoptimalkan tata kelola NEK bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program ACEXI mencakup pendidikan pengembangan kapasitas, kegiatan advokasi dan kebijakan, serta kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan ACEXI meliputi pelatihan, sertifikasi, dan workshop untuk menciptakan ekosistem tata kelola NEK yang berkualitas. Talkshow dalam rangka ulang tahun pertama ACEXI ini membahas isu-isu strategis terkait PPI dan NEK, termasuk regulasi, sistem registrasi nasional karbon, perdagangan karbon, serta kontribusi tata kelola NEK terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. ACEXI juga berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan target-target pengurangan emisi karbon nasional.

Kegiatan ini dirancang sebagai forum dialog, berbagi pengetahuan, dan jejaring antara anggota ACEXI, calon anggota, mitra ACEXI, akademisi, peneliti, dan media. Diharapkan acara ini dapat memperkuat kontribusi ACEXI dalam mempercepat implementasi NEK dan menciptakan pembangunan ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan di Indonesia.

Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) adalah organisasi yang beranggotakan para ahli, praktisi, akademisi, dan pemerhati di bidang pengelolaan emisi karbon. ACEXI memiliki program utama dalam penguatan ekosistem karbon, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota, serta sertifikasi keahlian pengelolaan PPI dan tata kelola NEK. ACEXI bertujuan untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan target pengurangan emisi karbon nasional.