Seorang anak tengah membereskan lemari pakaian di Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Dokumentasi/ Media Indonesia
Cirebon: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Namun hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian kapan pembangunan tersebut dilakukan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriyani, mengatakan Pemda Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang diminta pusat, termasuk penyediaan lahan dan pengajuan fasilitas pendidikan, asrama, serta ruang belajar. Namun hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pembangunan.
“Kami sudah siapkan semuanya. Lahannya sudah ada, berkas administrasi lengkap, survei dari pusat juga sudah dilakukan,” kata Fitriyani di Cirebon, Selasa, 15 Juli 2025.
Dia menjelaskan desain fasilitas sudah dirancang menyerupai pondok pesantren, lengkap dengan asrama, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah. Konsepnya dibuat mirip dengan pesantren modern. Ada tempat tidur, belajar, hingga tempat bermain dan kebutuhan seperti jumlah kelas, ruang tidur, dan fasilitas penunjang lainnya.
“Tapi keputusan tetap ada di kementerian, dan sampai saat ini kami masih menunggu,” jelas Fitriyani.
Pemerintah daerah, lanjut Fitriyani, tidak memiliki kewenangan untuk membangun Sekolah Rakyat secara mandiri. Sekolah rakyat ini merupakan program nasional di bawah naungan Kementerian Sosial, yang ditujukan bagi keluarga masuk kategori desil 1 dan 2—yakni miskin ekstrem dan miskin.
Fitriyani juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana untuk memindahkan akses jalan agar lokasi sekolah lebih mudah dijangkau. Proses ini masuk ke dalam perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan telah tercantum dalam anggaran.
“Kami bahkan sudah anggarkan pemindahan jalan ke pinggir, agar lokasi sekolah lebih layak dan nyaman. PU yang menangani,” ungkap Fitriyani.