Menteri Lingkungan Hidup Dorong Integrasi MBG dengan Ekonomi Sirkular

Denpasar: Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan. Hal ini ia sampaikan saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda di Denpasar, Bali, Sabtu, 13 September 2025.

Kunjungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Saat ini, SPPG Polda mampu menyediakan 3.577 porsi makanan setiap hari bagi sembilan penerima manfaat, mulai dari posyandu hingga sekolah menengah atas. Program yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari itu telah menerapkan langkah ramah lingkungan, di antaranya penggunaan wadah makanan guna ulang, pembatasan plastik sekali pakai, serta pengurangan menu yang berpotensi menghasilkan sampah organik.

Hanif menekankan integrasi pengelolaan sampah dan limbah harus menjadi standar utama dalam layanan gizi.

“Ada dua hal pokok yang harus kita tangani: sampah padat dan limbah domestik. Potensi sampah dari layanan ribuan orang per hari bisa sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan benar agar tidak menjadi beban lingkungan,” ujar Hanif.
 

Baca: Banjir di Bali, Menteri LK Sebut Hutan DAS Ayung Tinggal 3 Persen

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai wajah Indonesia di mata dunia.

“Konversi lahan wajib disudahi. Bali harus kita jaga sebaik-baiknya. Program gizi seperti MBG ini akan semakin kuat bila berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi sirkular,” tegas Hanif.

Melalui pendekatan tersebut, Program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi nyata dalam pengelolaan sampah, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Pemerintah berharap sinergi gizi dan lingkungan ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda nasional dalam mengatasi persoalan gizi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.