PM interim Nepal Sushila Karki. (@deshrajyadavnepal)
Willy Haryono • 15 September 2025 14:25
Kathmandu: Sushila Karki resmi menjabat sebagai Perdana Menteri interim Nepal pada Minggu, 14 September 2025. Dalam pidato perdananya, ia menyerukan ketenangan dan kerja sama untuk membangun kembali Nepal setelah protes besar-besaran pekan lalu menewaskan 72 orang dan menghancurkan sejumlah fasilitas pemerintah serta rumah politisi.
Menurut laporan televisi pemerintah, Karki, perdana menteri perempuan pertama Nepal, berjanji bahwa setiap keluarga pengunjuk rasa yang tewas akan menerima kompensasi sebesar satu juta rupee (sekitar Rp116 miliar). Ia juga memastikan para korban luka akan mendapatkan perawatan.
“Kita semua harus bersatu untuk membangun kembali negara ini. Saya akan bekerja keras agar Nepal kembali ke jalur yang benar,” kata Karki, seperti dikutip PBS News, Senin, 15 September 2025.
Gelombang demonstrasi, yang disebut sebagai protes Gen Z, meletus pada 8 September setelah pemerintah sempat memberlakukan larangan media sosial. Puluhan ribu anak muda turun ke jalan, memprotes korupsi dan kemiskinan yang merajalela, sementara anak-anak pejabat politik (dikenal sebagai “nepo kids”) menikmati gaya hidup mewah.
Protes berubah menjadi bentrokan keras. Gedung parlemen diserang, polisi melepaskan tembakan, dan akhirnya Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mundur dari jabatannya.
Sehari kemudian, pada 9 September, gedung-gedung vital seperti kantor perdana menteri, presiden, mahkamah agung, sejumlah kementerian, hingga kantor polisi dibakar. Rumah serta bisnis milik keluarga elite politik juga ikut menjadi sasaran, termasuk beberapa toko jaringan supermarket populer.
Ketegangan mulai mereda setelah tentara mengambil alih keamanan di jalan-jalan pada malam hari. Negosiasi kemudian dimulai antara pengunjuk rasa, militer, dan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara.
Karki, 73 tahun, ditunjuk sebagai perdana menteri baru pada 12 September. Ia dikenal sebagai figur populer saat menjabat sebagai satu-satunya ketua hakim perempuan di Mahkamah Agung pada 2016–2017, serta vokal dalam sikapnya menentang korupsi.
Pemilu parlemen baru Nepal dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026. (Kelvin Yurcel)
Baca juga: Jawab Tuntutan Gen Z, PM Baru Nepal Berjanji Berantas Korupsi