Anggota DPR Fraksi PKS Riyono dalam paripurna DPR, Selasa, 21 Januari 2025. Tangkapan layar
Fachri Audhia Hafiez • 21 January 2025 12:25
Jakarta: Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.
"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut, untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," kata Riyono di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut Riyono, kasus pemagaran laut tersebut gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan dan prinsip pemanfaatan wilayah laut. Selain itu, melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VII/2010 yang menyangkut ketentuan mengenai pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).
Pemagaran laut, lanjut dia, turut membuat dampak terhadap masyarakat, seperti menghambat akses nelayan. Dia juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir.
"Khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran Laut yang tidak sah," ujar Riyono.
Baca juga: Kasus Sertifikat Ilegal Pagar Laut Disebut Jadi Urusan Kementerian ATR |