Presiden Diminta Segera Respons Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang

Banda Aceh: Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, berharap Presiden Prabowo Subianto segera merespons surat Gubernur Aceh terkait sengketa tanah Blang Padang. Hal ini menyusul penyerahan dokumen dan surat resmi dari Pemerintah Aceh ke Presiden yang meminta penyelesaian kasus tersebut. 

“Kita menunggu, ini kan gubernur sudah menyurati presiden. Semua dokumen sudah diserahkan, surat sudah disampaikan oleh gubernur ke pak presiden,” kata Mujiburrahman, Kamis, 3 Juli 2025.

Ia berharap respons Presiden bisa secepat seperti penanganan konflik empat pulau beberapa waktu lalu. "Kita berharap pak presiden mendapat segera merespon seperti beliau merespon terkait dengan konflik kasus empat pulau," ujarnya.
 

Baca: Soal Polemik Tanah Blang Padang, KSAD: Kewenangan di Kemenkeu

Mujiburrahman mengajak seluruh pihak mendoakan dan mendukung upaya gubernur. “Kita memberi dukungan penuh kepada Pak Gub agar kasus tanah Blang Padang ini segera selesai,” tegasnya. 

Sengketa kepemilikan tanah Blang Padang antara Masjid Raya Baiturrahman dan TNI AD semakin mencuat setelah Pemerintah Aceh menemukan bukti sejarah yang menguatkan klaim masjid. Dokumen dari arsip Belanda, termasuk catatan dalam buku Van Langen, menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya.

Namun, setelah tsunami 2004, TNI AD memasang plang "Hak Pakai TNI AD" dan mengelola kawasan itu. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) kini meminta penyelesaian ke Presiden RI untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut.