Dedi Mulyadi Akui Banyak Pesantren di Jabar Belum Berizin

Cirebon: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, yang akan menertibkan pesantren ilegal di Jawa Barat. Diakui Dedi, di Jawa Barat pondok pesantren yang tidak berizin (ilegal).

"Saya mendukung (razia pesantren ilegal) yang rencananya akan dilakukan oleh Menko PMK," ujar KDM sapaan karibnya di Cirebon, Sabtu, 28 Juni 2025.

Menurut KDM, bukan hanya masalah perizinan saja yang tidak dimiliki oleh sejumlah pesantren di Jawa Barat. Namun, pesantren-pesantren ilegal ini juga banyak membuat masalah dalam beberapa kasus.

"Kasus yang terjadi di pesantren ilegal ini juga cukup banyak," kata Dedi.

Ia sudha berkoordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk segera mendata pesantren di Jawa Barat. Utamanya pesantren yang tidak memiliki perizinan resmi. Ia tak segan memberikan papan plang di lokasi pesantren yang tidak terdata.
 

Baca: Pemerintah Didorong Bentuk Ditjen Pesantren untuk Urus Pendidikan Keagamaan

"Saya sudah minta kepada Kemenag Jabar, buat memasang plang di depan pesantren yang tidak berizin," kata KDM.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin membentuk tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren ilegal yang marak, terutama di Jawa Barat. 

“Banyak pesantren palsu, dan paling banyak ada di Jawa Barat. Saya akan lakukan razia dalam waktu dekat,” kata Cak Imin.

Razia ini bertujuan untuk menindak pesantren ilegal yang menyebabkan pencemaran nama baik dari sekitar 39.000 pesantren resmi di Indonesia. Tak hanya itu, Cak Imin juga menyebut Razia ini untuk menyelidiki beberapa pesantren yang terindikasi melakukan praktik eksploitatif dalam pengelolaannya.

“Saya bersama tim akan melakukan penyadaran dan penertiban. Kita tidak boleh diam melihat penyelewengan yang mencoreng nama pesantren,” lanjutnya.