Korea Utara Kecam Laporan PBB Soal Dukungan untuk Rusia

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. (KCNA)

Korea Utara Kecam Laporan PBB Soal Dukungan untuk Rusia

Willy Haryono • 2 June 2025 21:07

Pyongyang: Korea Utara mengecam laporan terbaru dari kelompok pemantau sanksi multilateral PBB yang menyoroti kerja sama militernya dengan Rusia. Pyongyang menyebutnya sebagai laporan "bias" dan "alat geopolitik Barat."

Media pemerintah KCNA pada Senin, 2 Juni 2025, mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang menegaskan bahwa kerja sama dengan Moskow merupakan “pelaksanaan hak kedaulatan yang sah.”

Laporan tersebut berasal dari Tim Pemantau Sanksi Multilateral (MSMT), sebuah kelompok yang dibentuk oleh 11 negara anggota PBB setelah Dewan Keamanan tidak lagi memiliki panel pemantau sanksi karena veto Rusia dan Tiongkok pada 2024.

Menurut laporan MSMT, Korea Utara diduga telah memasok lebih dari 20.000 kontainer amunisi ke Rusia dan membantu meningkatkan serangan rudal terhadap Ukraina. Sebagai imbalan, Moskow dilaporkan memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan teknologi rudal Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuding MSMT sebagai badan tak independen yang bekerja demi kepentingan Barat.

"Kelompok ini tidak memiliki dasar hukum atau justifikasi untuk menyelidiki pelaksanaan hak kedaulatan negara lain," ujarnya, seraya menyebut laporan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional.

Pada April lalu, Korea Utara dan Rusia untuk pertama kalinya mengonfirmasi keterlibatan Pyongyang dalam perang Ukraina. Mereka menyatakan bahwa pengerahan pasukan dan bantuan militer Korea Utara ke Rusia merupakan bagian dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang diteken tahun lalu.

Perjanjian itu menyatakan bahwa masing-masing pihak wajib memberikan bantuan militer jika salah satu pihak diserang secara bersenjata. Pyongyang pun menegaskan bahwa kerja sama tersebut "sepenuhnya sah dan sah secara hukum internasional."

"Kami menyatakan keprihatinan serius atas tindakan provokatif Barat yang melanggar hak kedaulatan Republik Rakyat Demokratik Korea dengan standar politik dan hukum sepihak," tutup pernyataan Kemenlu Korut. (Nada Nisrina)

Baca juga:  Petinggi Keamanan Rusia Apresiasi Pasukan Korut Perang Lawan Ukraina

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Willy Haryono)