Korupsi Pertamina Harus Fokus ke Kasus dan Dalangnya

Jakarta: Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193 triliun seharusnya tidak dialihkan ke ranah politik. Fokus utama masyarakat harus tetap tertuju pada substansi kasus korupsinya, bukan spekulasi atau narasi politik yang berkembang.

Hensat menegaskan kasus ini perlu mendapat perhatian serius karena melibatkan sejumlah tersangka, yaitu Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Muhammad Kerry Andrianto Riza, Agus Purwono, Gading Ramadhan Joedo, Sani Dinar Saifuddin, Dimas Werhaspati, Maya Kusmaya, dan Edward Corne.

"Ini adalah kasus besar dengan dampak yang luar biasa bagi negara. Masyarakat seharusnya tidak terjebak dalam sisi politisnya, tapi soroti terus dan fokus ke kasus korupsinya saja, dalangnya harus diungkap," ujar Hensat, dalam keterangannya, Minggu, 9 Maret 2025.

Hensat mengamati belakangan ini muncul kecenderungan di kalangan masyarakat untuk mengaitkan kasus tersebut dengan figur-figur publik lain yang tidak disebutkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, hal ini justru mengaburkan esensi dari penanganan kasus korupsi yang sedang berjalan.

"Ketika kasus ini ditarik ke ranah politik, perhatian publik jadi terpecah. Padahal, yang terpenting adalah memastikan keadilan ditegakkan dan kerugian negara bisa diminimalisir, tak hanya meramaikan isu politiknya," ujar dia.
 

Baca Juga:  9 Tersangka Korupsi Oplosan Pertalite Terancam Pasal Pencucian Uang

Hensat menekankan kasus sebesar ini bukan hanya soal angka. Tetapi, dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara dan kesejahteraan rakyat.

"Pengawasan publik yang kritis sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak tenggelam dalam agenda politik semata. Kita harus pastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya," tegas dia.

Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga tengah menjadi sorotan karena nilai kerugian yang fantastis dan kompleksitasnya. Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik praktik tersebut.

Hensat berharap dengan fokus yang tepat dari masyarakat, kasus ini bisa menjadi momentum membersihkan sektor energi dari praktik korupsi yang merugikan.

"Dalam kasus sebesar ini, politik seharusnya jadi alat untuk mencari solusi, bukan malah jadi alat untuk menyamarkan kebenaran. Masyarakat harus lebih cerdas dalam hal ini," ujar Hensat.