Penyelesaian Akar Masalah Papua Harus Jadi Fokus Pemerintah

Jakarta: Pemerintah didorong menuntaskan akar masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh. Pasalnya, situasi keamanan masih membayangi, utamanya di daerah Pegunungan Tengah dan Papua Barat.

“Saya melihat totalitas kita (pemerintah) masih fokus seputar politik kesejahteraan, ekonomi, dan belum menyentuh pada substansi dasar,” ujar anggota DPD RI Filep Wamafma melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 November 2025.
 

Sekretaris MPR for Papua ini mengakui bahwa pembangunan ekonomi yang menjadi mesin penggerak kebijakan tetap berjalan. Namun, menurutnya hal ini belum menyelesaikan akar masalah Papua.

“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” ujar Filep.

Filep mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah. Mulai dari terbentuknya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, kata dia, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Dia mencontohkan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Misalnya saja soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” ujar Filep.

Dia menilai kebijakan yang ada harus dievaluasi. Kebijakan harus fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi bangsa.


Ilustrasi--seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di Papua tergabung dalam wadah MPR for Papua. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Ia mendorong hasil-hasil riset penanganan masalah Papua yang ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dijadikan acuan. Penelitian itu dapat digunakan pemerintah untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua secara komprehensif.

“Jika akar masalah itu belum diselesaikan, maka sejumlah daerah di Papua akan terus masuk dalam zona tidak nyaman. Banyak warga sipil yang mengungsi dan lain sebagainya. Jika keamanan terganggu, bagaimana bicara soal kesejahteraan,” kata Filep.

Dia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berani terlibat dalam penyelesaian Konflik Gaza, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menyelesaikan konflik Aceh. Namun, soal langkah konkret terkait penyelesaian masalah Papua juga didorong jadi prioritas.

“Maka, saya berharap Presiden Prabowo segera menunjukkan aksi konkret melalui lembaga yang sudah dibentuk. Misalnya, komite yang dibentuk tidak saja mengawasi Otsus (otonomi khusus), tapi bisa menjembatani para pihak yang berkonflik,” kata Filep.