Geng Kriminal Kuasai Hampir Setengah Kota di Amazon Brasil

Rio de Janeiro: Geng kriminal memperluas pengaruhnya hingga menguasai 45 persen kota di wilayah Amazon Brasil, menurut laporan Forum Keamanan Publik Brasil pada Rabu, 19 November 2025. Ekspansi tersebut memicu lonjakan kekerasan serta mengancam kelestarian hutan hujan terbesar di dunia.

Data menunjukkan kejahatan terorganisir kini aktif di 344 dari 772 kota, atau meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Red Command, salah satu geng perdagangan narkoba terkemuka, bahkan melipatgandakan keberadaannya sejak 2023.

Konflik teritorial antar geng turut menyebabkan 8.047 pembunuhan di wilayah Amazon selama 2024 dengan tingkat pembunuhan 31 persen di atas rata-rata nasional.

Peneliti laporan, David Marques, menjelaskan bahwa geng kini tidak hanya berfokus pada perdagangan narkoba, tetapi juga merambah aktivitas pemerasan dan kejahatan lingkungan.

"Mereka melakukan diversifikasi aktivitas ilegal termasuk penebangan liar dan pertambangan ilegal," jelas Marques, dikutip dari ABC News, Kamis, 20 November 2025.

Respons dan tanggapan

Kehadiran geng kriminal memperparah kerusakan lingkungan di Amazon. First Capital Command memanfaatkan landasan udara rahasia di daerah terpencil untuk mendukung pertambangan ilegal, sementara Red Command mengontrol jalur narkoba melalui pelabuhan strategis seperti Manaus dan Belém.

Renato Sérgio de Lima, direktur Forum Keamanan Publik Brasil, menekankan perlu "fokus pada cara-cara alternatif pengembangan wilayah selain eksploitasi sumber daya destruktif."

Sebagai respons, Dewan Perwakilan Rakyat Brasil menyetujui rancangan undang-undang yang memperberat hukuman keanggotaan geng. Aturan itu mencakup peningkatan hukuman pembunuhan dari 6–20 tahun menjadi 20–40 tahun, serta memungkinkan penyitaan aset lebih dini dan penahanan pemimpin geng di penjara berkeamanan maksimum.

Presiden Lula da Silva mengkritik pelemahan rancangan undang-undang tersebut akibat pemangkasan anggaran polisi federal.

Langkah legislatif ini selanjutnya akan dibahas di Senat di tengah meningkatnya kekhawatiran publik bahwa kejahatan terorganisir menjadi salah satu isu prioritas pemilih.


(Muhammad Adyatma Damardjati)