Pemerintah Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Dioptimalkan

Jakarta: Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dinilai sudah menjadi keharusan. Digitalisasi keuangan daerah menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan pentingnya peran aktif Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kerja sama Kemendagri yang sudah terjalin dengan BPD perlu ditingkatkan lagi, terutama kolaborasi yang baru terjalin lewat layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Desa Desa (Siskeudes-Link).

"Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah," jelas Agus dalam keterangannya, Sabtu, 26 April 2025.

Pernyataan ini disampaikan Fatoni dalam seminar nasional bertajuk 'Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD Melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Lin' di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis, 24 April 2025. Forum ini diinisiasi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Papua.
 

Baca juga: Menteri Ekraf Minta Pemerintah Daerah Bentuk Dinas Ekonomi Kreatif

Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise mengatakan peran BPD sangat strategis. Tak hanya penyedia layanan keuangan, tapi jadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital.

"Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan," jelas Yuliana Yembise,

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman menjelaskan, seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung pemerintah daerah. Utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

"Baru-baru ini, Asbanda telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kemendagri terkait peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi SIPD dan Siskeudes-Link," kata Busrul Iman.

Pengamat perbankan Eko B. Supriyanto menyebut BPD dihadapkan pada tantangan yang tak mudah. Terutama, terkait dengan shareholder dan ketentuan daerah yang kadang berbenturan dengan ketentuan otoritas jasa keuangan (OJK). Tak kalah penting, terkait akselerasi digital dan keamanan siber.

"Meski sudah terjadi kemajuan TI yang pesat di BPD, namun masih beberapa yang perlu ditingkatkan terutama tentang cyber security," tegas Eko.

Ia menilai langkah mitigasi risiko harus diperhatikan. Ada tiga saran penguatan aspek operasional dan bisnis. Ketiganya yakni aspek kebijakan dan prosedur tertulis, sumber daya manusia, hingga proses dan teknologi.