Produksi Minyak Venezuela Masih Normal, Walau AS Cabut Izin Operasional

Jakarta: Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan produksi minyak Venezuela saat ini berada di tingkat normal.

Dalam sebuah postingan di Telegram pada Senin waktu setempat, Rodriguez menyatakan industri minyak Venezuela mengikuti "rencana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan produksi di berbagai ladang", mengacu pada perusahaan minyak milik negara, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

"Perusahaan internasional yang beroperasi di negara ini tanpa izin dari pemerintah asing mana pun beroperasi dengan kapasitas penuh," tambah Rodriguez, dilansir laman Xinhua, Rabu, 2 April 2025.

Perusahaan transnasional yang izin operasinya di negara Amerika Latin tersebut dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat "dipersilakan untuk terus berpartisipasi dalam produksi dalam kerangka win-win dari kontrak yang ditandatangani dengan industri nasional,".


Ilustrasi. Foto: Freepik
 

Baca juga: Trump Kenakan Tarif 25 Persen bagi Negara yang Beli Migas dari Venezuela

 

Venezuela pertahankan pasokan untuk pasar lokal

Mengenai produksi gas, Rodriguez mengatakan PDVSA mempertahankan output meningkat untuk pasokan pasar lokal.

Dalam menyuarakan penolakan Venezuela terhadap pencabutan izin oleh Washington terhadap perusahaan minyak transnasional yang melakukan bisnis di negara itu, ia mencatat Venezuela tidak mengakui dan menyetujui praktik yurisdiksi ekstrateritorial apa pun oleh pemerintah asing.

Transnasional yang menerima pemberitahuan pencabutan izin dari AS pada hari Senin termasuk Repsol dari Spanyol, Eni dari Italia, Global Oil Terminals AS, kelompok minyak Prancis Maurel & Prom, dan Reliance Industries dari India.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak Maret melarang perusahaan energi AS untuk beroperasi di Venezuela, mengakhiri pengecualian parsial di bawah pemerintahan sebelumnya dari Presiden Joe Biden atas sanksi yang diberlakukan terhadap negara penghasil minyak tersebut pada 2019.

Pada 24 Maret, Trump mengumumkan "tarif sekunder" sebesar 25 persen yang akan berlaku mulai 2 April terhadap negara-negara yang membeli produk gas dan minyak Venezuela, sebagai langkah hukuman yang katanya untuk melawan arus keluar pengungsi dan migran Venezuela ke Amerika Serikat. (Laura Oktaviani Sibarani)