Penambahan Rombongan Belajar, Disdik Jabar Tegaskan Tak Matikan Sekolah Swasta

Bandung: Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan penambahan jumlah siswa dalam satu romongan belajar (rombel) dari maksimal 36 menjadi 50 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat itu tidak serta merta mematikan sekolah swasta. Saat ini terdapat sekitar 400 ribuan lulusan SMP yang belum tertampung di SMA/SMK negeri. 

“Sekolah swasta masih mempunyai kesempatan banyak. Dari lulusan kita sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri walaupun ada penambahan rombel. Itu artinya apa, masih bisa masuk ke sekolah swasta sama sekolah di bawah naungan Kementerian Agama,” ungkap Kepala Disdik Jabar, Purwanto, Rabu, 9 Juli 2025.

Selain itu, penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin. Nantinya, tetap diberikan pilihan apakah masuk ke sekolah negeri dengan ditambah rombel atau ke swasta dengan dibiayai pemerintah provinsi. 
 

Baca: Ramai Protes SPMB, Gubernur Banten: Saya Menjalankan Regulasi yang Ada

“Yang pasti penambahan rombel tetap diterapkan pada ajaran tahun ini, karena ini sudah berjalan dan masyarakat juga memanfaatkan ini. Penambahan rombel ini yang jelas di sekolah-sekolah negeri itu diperbolehkan untuk membuka kelas sebanyak-banyaknya 50 orang,” tegasnya.

Sementara itu, Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jabar menyebut sejumlah sekolah swasta di Jabar sepi peminat selama SPMB 2025. Ada 216 SMA Negeri di Jabar, yang mendapatkan kuota khusus bagi siswa yang berasal dari kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. Faktor lain yang membuat sekolah swasta sepi peminat dari mulai penambahan 776 ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi 207 ruang kelas, hingga pembangunan 16 unit sekolah baru (USB) di Jabar.

“Kami juga khawatir kebijakan ini bakal berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta. Termasuk berpotensi terhadap tutupnya sekolah swasta karena kekurangan murid. Jika rencana kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada mutu pendidikan terancam menurun, guru sertifikasi kekurangan jam dan banyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada guru dan karyawan,” jelasnya.