Trump Pecat Lebih dari 1.000 Pegawai Kementerian Luar Negeri AS

Washington: Pemerintahan Presiden Donald Trump memberhentikan lebih dari 1.000 pegawai Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kebijakan besar-besaran untuk merampingkan birokrasi federal.

Dalam pemberitahuan internal yang dikirim kepada pegawai Kemenlu AS dan diperoleh CBS News pada Jumat, 11 Juli, tercatat 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 staf dinas luar negeri diberhentikan dari tugas mereka.

Pemangkasan ini menyusul pengunduran diri sukarela lebih dari 1.500 pegawai lain yang telah dilakukan awal tahun ini dalam rangka reorganisasi besar-besaran di tubuh pemerintah federal.

Langkah ini menuai kritik keras dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap akan melemahkan peran diplomasi dan kemampuan AS dalam menangani isu-isu global. CBS News melaporkan bahwa hampir seluruh staf sipil di Biro Populasi, Pengungsi, dan Migrasi—khususnya di bagian penerimaan pengungsi—ikut terdampak. Kantor CARE (Coordinator for Afghan Relocation Efforts), yang menangani pemindahan warga Afghanistan, juga termasuk dalam daftar unit yang terdampak pemangkasan.

Rekaman video di media sosial menunjukkan suasana emosional di lobi Kemenlu AS, saat sejumlah pegawai meninggalkan gedung dengan membawa barang pribadi mereka. Beberapa rekan kerja memberikan tepuk tangan dan pelukan perpisahan.

Di luar gedung, para demonstran membentangkan poster bertuliskan “Terima kasih untuk para diplomat Amerika” dan “Kami semua pantas mendapatkan yang lebih baik.”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang sedang melakukan kunjungan ke Malaysia, menanggapi pemangkasan ini dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan semata soal “mengusir orang.”

"Kalau sebuah biro ditutup, tentu posisi di dalamnya tidak lagi dibutuhkan. Harus dipahami bahwa yang dihapus adalah jabatan, bukan sekadar orang,” ujarnya.

Namun, para senator dari Partai Demokrat yang tergabung dalam Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengkritik keras keputusan ini, menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional.

“Pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan pegawai Sipil dan Dinas Luar Negeri di Departemen Luar Negeri justru merusak kapasitas diplomasi dan keamanan nasional kita,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

“Reformasi yang ditargetkan dan selektif memang dibutuhkan agar anggaran negara lebih efisien, tapi yang ini bukan itu. Pemangkasan sembarangan seperti ini—warisan dari kegagalan proyek DOGE Elon Musk—hanya memperlemah kemampuan negara untuk melayani rakyat Amerika secara efektif dan efisien.”

PHK massal ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal bisa dijalankan.

Baca juga:  Efisiensi Lembaga, Trump Pecat Lebih dari 400 Pegawai Keamanan Dalam Negeri