Presiden RI Pabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Foto: Instagram.
Jakarta: Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya. Tahun pertama ini dinilai menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif.
“Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos berperan memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
“Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Gus Ipul.
Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta KPM. Ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi. Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan.
Sekolah Rakyat
Tak hanya melakukan perbaikan, pemerintahan
Prabowo-Gibran melahirkan sejumlah terobosan, salah satu
Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis itu dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 5 ribu tenaga pendidik serta wali asrama.
“Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujarnya.
Ilustrasi Sekolah Rakyat. Foto: MI.
Program ini tak hanya memberi pendidikan formal. Sekolah Rakyat juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.
Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama
Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026. Adapun target menampung 46 ribu siswa di tahun berikutnya.
“Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500 ribu keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya.
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Gus Ipul menjelaskan, bantun sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.
“Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang," ujarnya.
Hasilnya, lebih dari 77 ribu keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif. Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500 ribu keluarga mandiri.
Gus Ipul optimis sektor kesejahteraan dapat lebih baik di era Prabowo-Gibrab. Sebab, pemerintah punya model dan data tunggal dalam membuat kebijakan.
"Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak. Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden," ujar Gus Ipul.