Jokowi Tambah Anggaran Ketahanan Pangan Tahun Depan Jadi Rp108,8 Triliun

Jakarta: Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan tahun depan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebanyak Rp108,8 triliun.

Anggaran ini mengalami kenaikan dibandingkan jumlah anggaran yang direncanakan pemerintah untuk tahun sebelumnya sebanyak Rp104,2 triliun.

"Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun," ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Presiden menyampaikan, anggaran tersebut disiapkan dengan prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Kemudian untuk peningkatan produksi pangan domestik.

Selanjutnya anggaran tersebut juga untuk penguatan kelembagaan petani. Lalu, sebagai dukungan terhadap pembiayaan serta perlindungan usaha tani.

"Selain itu, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional," papar Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 3 Instrumen Mitigasi untuk Antisipasi El Nino
 

Tiga instrumen mitigasi antisipasi El Nino

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi El Nino atau fenomena berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan kekeringan, yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September.

"Pertama pemerintah sudah mengantisipasi tentang adanya El Nino ini dan juga sudah disiapkan instrumen-instrumennya untuk mengatasi," papar Wapres.

Wapres menjelaskan, langkah pertama penanaman padi lebih awal terutama di daerah-daerah yang masih ada hujan. Tujuannya untuk mengantisipasi stok beras yang dikhawatirkan berkurang saat musim kering.

"Di daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanami sebagian di Jawa Timur, Sumatra Selatan ada di Sulawesi Selatan dan dipercepat. Saya kira untuk penanamannya itu," tutur wapres.

Kedua, pemerintah juga telah menyiapkan stok beras yang diserap oleh Badan Umum Logistik (Bulog) dari hasil panen raya para petani. Ketiga, wapres menyampaikan pemerintah telah menyetujui impor beras dari negara lain yang dapat digunakan sebagai cadangan beras nasional.