KPK Ultimatum Calon Pemimpin di Depok Tidak Lakukan Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara roadshow bus antikorupsi di Depok, Jawa Barat. Warga Kota Belimbing diberikan wejangan untuk menolak serangan fajar saat kampanye.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan pihaknya tengah menggencarkan pendidikan antikorupsi di sektor politik karena Pemilihan Umum (Pemilu) bakal digelar kurang dari sembilan bulan lagi. Calon pemimpin di Depok diharap tidak memberikan suap ke pemilih cuma demi mendapatkan suara.

"Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih," kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Senin, (22/5/2023). 

Ghufron juga meminta warga Depok untuk tegas menolak politik uang. Sebab, pemimpin yang menang lewat jalur suap bakal mencari uang dengan cara haram untuk mengembalikan modalnya saat mendapatkan jabatan.

"Kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya," ucap Ghufron.

Ghufron juga menegaskan politik uang membuat pemerintahan di Depok tidak bisa berkembang jika terus dibiarkan. Masa depan Kota Belimbing tidak layak digadaikan hanya dengan sedikit uang saat waktu pemilihan.

"Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil," ujar Ghufron.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengapresiasi kegiatan pendidikan yang digelar KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilihat dari penindakan.

Idris setuju dengan KPK yang menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Masyarakat diharap memaknai slogan Depok untuk memastikan pesta demokrasi berjalan tanpa adanya suap menyuap.

"Kita punya slogan 'Kode Hatiku' yaitu Kota Depok Sehat, Indonesia Kuat. Sehat mentalnya, pikirannya, pemerintahannya, termasuk masyarakatnya," tutur Idris.