Bahlil: Insentif Baterai Nikel Jadi Strategi Dorong Pasar Mobil Listrik

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk memperkuat pasar kendaraan listrik nasional melalui pemberian insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai nickel-manganese-cobalt (NMC).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem industri baterai berbasis nikel yang saat ini sedang dibangun di Indonesia. "Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 4 Agustus 2026.

Bahlil menjelaskan kendaraan listrik yang menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) belum menjadi fokus utama pemerintah. Alasannya, Indonesia belum memiliki sumber bahan baku utama untuk memproduksi baterai LFP. Sebaliknya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan saat ini tengah mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik berbasis NMC.

Karena itu, arah pengembangan industri kendaraan listrik nasional akan lebih difokuskan pada pemanfaatan baterai berbasis nikel. Menurut Bahlil, baterai berbasis nikel memiliki keunggulan dibandingkan baterai LFP, terutama untuk kendaraan yang menempuh perjalanan jarak jauh.

"Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten," jelas Bahlil.

Ia menilai performa baterai NMC yang lebih baik untuk perjalanan jarak jauh membuatnya tetap kompetitif meski biaya produksinya relatif lebih tinggi dibandingkan baterai LFP.
 

(Ilustrasi mobl listrik. Foto: Medcom.id)
 

Pemerintah siapkan skema insentif kendaraan listrik

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan paket insentif kendaraan listrik yang ditargetkan menjangkau 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik sepanjang 2026. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.

Sementara itu, pembelian mobil listrik akan memperoleh insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen, bergantung pada jenis baterai yang digunakan.

Skema tersebut hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni (electric vehicle/EV) dan tidak mencakup kendaraan hibrida (hybrid).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan insentif kendaraan listrik akan diselaraskan dengan program pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Pemerintah masih mengkaji skema insentif tersebut untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem industri EV di dalam negeri. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai bentuk maupun waktu implementasi kebijakan tersebut.