Hampir 10 Ribu ASN Selandia Baru Bersiap Mogok Kerja Terkait Upah Layak

Wellington: Hampir 10.000 aparatur sipil negara (ASN) Selandia Baru akan melakukan aksi mogok selama beberapa jam pada 9 September 2026 setelah perundingan mengenai upah dan kondisi kerja tidak mencapai kesepakatan.

Aksi tersebut diumumkan serikat Public Service Association (PSA) pada Selasa, 1 September 2026.

PSA mengatakan aksi mogok akan melibatkan ASN dari Departemen Dalam Negeri, Badan Manajemen Darurat Nasional (NEMA), Kementerian Urusan Komunitas Etnis, Kementerian Bisnis, Inovasi dan Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pembangunan Sosial.

Para ASN juga dijadwalkan menggelar aksi piket dan unjuk rasa di sejumlah wilayah Selandia Baru.

PSA mengatakan para pekerja menerima tawaran kenaikan gaji yang berada di bawah tingkat inflasi, sementara beban kerja meningkat dan kemampuan sejumlah lembaga untuk memberikan layanan publik semakin tertekan setelah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dan tenaga kerja.

“ASN menghadapi tawaran kenaikan gaji jauh di bawah inflasi, sembari bekerja di tengah dampak buruk pemangkasan layanan publik oleh pemerintah,” kata Sekretaris Nasional PSA Duane Leo dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Straits Times.

Aksi Mogok Jelang Pemilu

Aksi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum nasional Selandia Baru yang dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2026.

Jajak pendapat menunjukkan persaingan politik menjelang pemilu diperkirakan berlangsung ketat.

Sejak berkuasa pada 2023, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penghematan di sektor publik, termasuk memangkas pengeluaran dan mengurangi jumlah pegawai negeri.

PSA menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan tekanan terhadap ASN sekaligus memengaruhi kapasitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam rencana aksi 9 September sebelumnya juga telah melakukan aksi mogok. Pada 6 Juli lalu, pekerja Department of Internal Affairs, NEMA, dan Ministry for Ethnic Communities melakukan aksi serupa.

Perselisihan mengenai upah dan kondisi kerja tersebut kini kembali meningkat menjelang pemilu, dengan aksi mogok 9 September menjadi salah satu bentuk tekanan serikat pekerja terhadap pemerintah.

Baca juga:  Selandia Baru Pertimbangkan Pengakuan Negara Palestina