Venezuela Tunda Pemilu Presiden 2026, Fokus Stabilitas Nasional

Caracas: Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan negaranya tidak akan menggelar pemilihan umum presiden dalam waktu dekat.

Pemerintah Venezuela memilih memprioritaskan stabilitas nasional dan penguatan institusi negara pasca-perubahan kepemimpinan yang dramatis.

Dalam wawancara dengan media AS, Newsmax pada Senin, 9 Februari 2026, Rodriguez menegaskan fokus utama otoritas saat ini adalah proses re-institusionalisasi negara. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap lembaga negara kembali berfungsi penuh dan memperoleh pengakuan luas dari masyarakat.

Pernyataan itu muncul setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Sejak saat itu, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez, saudara perempuan Jorge Rodriguez, sebagai penjabat presiden dengan dukungan militer dan partai berkuasa.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 11 Februari 2026, Rodriguez mengatakan pemerintahan Delcy Rodriguez berupaya menstabilkan negara secara menyeluruh sekaligus mendorong rekonsiliasi nasional. Ia menambahkan, jadwal pemilu baru hanya akan disusun setelah tercapai kesepakatan dengan berbagai sektor oposisi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Majelis Nasional tengah membahas rancangan undang-undang amnesti massal. Regulasi ini direncanakan untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang ditahan sejak 1999 serta menghapus catatan kriminal terkait perbedaan pandangan politik. Pemerintah juga mendorong tokoh oposisi di luar negeri untuk kembali ke Venezuela dengan syarat mematuhi hukum yang berlaku.

Namun, Rodriguez menegaskan amnesti tidak akan berlaku bagi pihak yang dianggap mempromosikan kekerasan. Ketentuan ini memicu kekhawatiran bahwa sejumlah tokoh oposisi utama, termasuk Maria Corina Machado, tetap tidak dapat berkompetisi secara bebas.

Machado menilai langkah pemerintah belum menjamin pemulihan hak sipil dan politik sepenuhnya. Ia menyoroti kasus mantan anggota parlemen Juan Pablo Guanipa yang sempat dibebaskan, namun ditangkap kembali kurang dari 12 jam kemudian. Guanipa kini menjalani tahanan rumah di Maracaibo setelah otoritas mencabut perintah pembebasannya.

Situasi politik Venezuela tetap tegang, menyusul hasil pemilu 2024 yang penuh sengketa dan memicu protes massal yang menewaskan sedikitnya 25 orang. Komunitas internasional kini memantau apakah undang-undang amnesti tersebut akan menjadi titik balik menuju konsolidasi demokrasi atau sekadar langkah politik pemerintah sementara. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Maria Machado Klaim Sekutunya Diculik usai Dibebaskan dari Penjara Venezuela