Usai Sanksi Dagang Barat, Menteri Israel Umumkan 1.000 Unit Permukiman Ilegal Baru

Tel Aviv: Menteri Keuangan Israel dari kubu sayap kanan Bezalel Smotrich mengumumkan rencana pembangunan 1.000 unit rumah permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, sehari setelah 12 negara Barat menyatakan akan memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap barang dari permukiman Israel.

Smotrich mengatakan melalui platform X pada Rabu, 9 September 2026 bahwa sekitar 1.665 dunam atau 411,5 hektare lahan telah ditambahkan ke kawasan permukiman Kida dan Havat. Penambahan lahan itu disebut memungkinkan pembangunan 1.000 unit rumah baru.

Pemimpin Partai Religious Zionism tersebut menyebut langkah itu sebagai "langkah bersejarah lainnya dalam revolusi permukiman".

"Setelah lebih dari 25 tahun, permukiman Kida dan Havat akhirnya mencapai titik ketika pemerintah memajukan proses untuk melegalkan status mereka," kata Smotrich, dikutip dari Anadolu.

Kida dan Havat masing-masing didirikan pada 2003 dan 2001. Pemerintah Israel memutuskan untuk mengubah status keduanya menjadi permukiman yang diakui pada Desember dan Maret lalu.

Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia mengumumkan rencana membatasi perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat.

Komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal berdasarkan hukum internasional, meski Israel menolak pandangan tersebut.

Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan telah menyetujui pendirian 104 permukiman baru dan membangun 160 pos permukiman pertanian di Tepi Barat sejak mulai berkuasa pada akhir 2022.

Menurut data Palestina, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di 156 permukiman dan 360 pos permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.