Menlu AS Marco Rubio. (EPA-EFE)
Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Washington menginginkan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk ke wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali kelompok pejuang Palestina, Hamas.
“Kami ingin terus melihat aliran bantuan meningkat ke bagian-bagian Gaza yang masih berada di bawah kendali Hamas,” kata Rubio kepada wartawan dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jumat, 19 Desember.
Dikutip dari Antara, Sabtu, 20 Desember 2025, Rubio menyatakan bahwa gencatan senjata yang berlaku saat ini masih bertahan dan bahwa permusuhan berskala besar telah mereda dibandingkan fase-fase awal perang, meski berbagai tantangan serius tetap ada.
Menurutnya, fokus utama Washington saat ini adalah menyelesaikan sepenuhnya pelaksanaan fase pertama gencatan senjata sebagai prasyarat menuju fase kedua dan ketiga.
Ia menilai situasi relatif stabil untuk sebagian besar waktu, meski terdapat dugaan pelanggaran. Rubio menekankan bahwa kepatuhan terhadap kesepakatan memerlukan pemantauan dan tindak lanjut harian yang berkelanjutan.
Gaza yang Stabil
“Itulah sebabnya kami bergerak cepat, dengan prioritas mencapai tahap di mana pasukan stabilisasi telah terbentuk, berada di bawah pengawasan dewan perdamaian, dan pada akhirnya dikelola oleh entitas teknokratis Palestina yang mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Rubio.
Rubio juga menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional, termasuk kemungkinan keterlibatan Pakistan. Ia menyampaikan apresiasi atas tawaran Pakistan untuk berpartisipasi, namun menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap awal.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pakistan atas tawarannya untuk terlibat. Namun, masih diperlukan penjelasan tambahan sebelum meminta komitmen penuh dari pihak mana pun,” katanya.
Menurut Rubio, Amerika Serikat ingin terlebih dahulu mengumumkan pembentukan dewan perdamaian serta badan teknokratis Palestina yang akan menangani tata kelola harian di
Gaza. Setelah struktur tersebut terbentuk, barulah pasukan stabilisasi dapat dimantapkan, termasuk mekanisme pendanaan, aturan keterlibatan, serta perannya dalam proses demiliterisasi.
Dua Fase Gencatan Senjata
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Fase pertama mencakup penghentian pertempuran, penarikan sebagian pasukan Israel, pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Fase kedua, sebagaimana tercantum dalam rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump, meliputi pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, pelucutan senjata Hamas, penarikan penuh pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratis Palestina untuk memerintah Gaza secara sementara.
Terkait transisi ke fase kedua, Rubio menegaskan bahwa penyelesaian fase pertama merupakan prasyarat utama. Ia mengatakan pemerintah AS bekerja setiap hari untuk memastikan kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara penuh.
Sementara itu, warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang menghentikan perang selama dua tahun. Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 orang sejak Oktober 2023.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 395 warga Palestina tewas dan 1.088 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
Baca juga:
Akses Pangan di Gaza Membaik, Namun Kondisi Hidup Warga Masih Berat