Podium MI: Pesta Elite, Nestapa Rakyat

REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk. Ada pesta pora di puncak piramida, ada yang sesak napas di level tengah, dan ada keputusasaan yang tak kunjung tertanggulangi di lapisan dasar.

Mengapa yang di puncak dikatakan sedang berpesta pora? Karena di lapisan atas itu para pejabat dan kroni mereka tampak semakin tidak canggung melakukan korupsi. Rasuah di kalangan elite bukan lagi sekadar kejahatan luar biasa, melainkan juga telah menjelma menjadi praktik yang nyaris banal. Dilakukan berulang, terbuka, dan sering kali tanpa rasa takut ataupun malu.

Penindakan demi penindakan sudah dilakukan, tapi nyatanya upaya untuk mencuri uang rakyat tak pernah kenal kata setop. Tempo hari, kita bahkan disuguhi rekor baru soal penangkapan terduga pelaku korupsi. Dalam satu hari, dua kepala daerah, yakni Bupati Pati dan Wali Kota Madiun, ditangkap KPK. Sebelumnya, pada awal tahun, KPK menangkap sejumlah aparat pajak yang diduga terlibat dalam praktik suap pemeriksaan pajak di Jakarta Utara.

Seperti itulah contoh situasi di lapisan masyarakat atas. Mereka berpesta, berebut suap, berlomba menyelewengkan anggaran negara. Tidak ada kata jera, yang ada justru penularan syahwat koruptif yang semakin masif. Dari elite satu menyebar ke elite lain, dari pejabat lama menular ke pejabat baru. Sambung-menyambung seolah tanpa jeda.

Turun ke lapisan tengah, suasananya langsung berbeda. Di sana kita mendapati kelas menengah yang kian terjepit. Selama ini mereka kerap digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi dan dipuji-puji sebagai pembayar pajak paling taat. Namun, di balik itu, sesungguhnya mereka ialah kelompok yang paling minim mendapatkan perlindungan negara.

Kelas menengah kita hari ini mungkin tidak hanya terjepit, tapi juga sudah tercekik. Mereka tidak 'cukup miskin' untuk mendapatkan bantuan sosial atau subsidi negara, tetapi juga tidak 'cukup kaya' untuk bertahan dari gempuran inflasi, pajak yang kian agresif, dan biaya hidup, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang makin tak masuk akal.
 

Baca Juga:  Tekan Ketimpangan, Ini yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah

Kita tentu sering mendengar istilah 'mantab' alias makan tabungan. Nah, itulah yang kini sedang dijalani masyarakat kelas menengah. Mereka bertarung dengan bermodal 'mantab' demi sekadar bertahan hidup. Jangankan untuk bisa 'naik kelas', bagi kaum menengah itu, bekerja bukan lagi jalan menuju kemakmuran, melainkan sekadar untuk menunda kebangkrutan pribadi.

Di kaki piramida atau lapisan paling bawah, persoalannya lebih mendasar. Mereka, dalam istilah para ekonom, terjebak dalam siklus kemiskinan struktural yang berpotensi mematikan harapan generasi mendatang. Bukan hanya miskin, kaum ekonomi lemah itu juga banyak yang berstatus pengangguran.

Di tengah lapangan kerja yang kian sempit dan terbatas hari ini, tangan mereka terlampau pendek untuk bisa mengaksesnya. Bagi mereka yang beruntung memiliki pekerjaan, upah yang mereka terima juga minimum, sesuai dengan terminologi yang sering dipakai, 'upah minimum'. Buat sebagian besar mereka, 'naik kelas' ke papan tengah, apalagi ke papan atas, mungkin hanyalah mitos.

Ketiga situasi itu, pesta pora di lapisan atas, impitan di tengah, dan keputusasaan di bawah, bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Jika ditarik garis lurus, persoalannya berjenjang. Korupsi elite menyempitkan ruang fiskal. Untuk mengatasi fiskal yang sempit itu, celakanya, sering kali pemerintah mengambil solusi pintas dengan mengalihkan beban tersebut ke kelas menengah.
 

Baca Juga:  Viktor Laiskodat: Pemahaman Kebangsaan Harus Dipahami Secara Kritis dan Kontekstual

Kelas menengah yang terus ditekan akan menyebabkan konsumsi melemah. Lapangan kerja tak tumbuh optimal. Konsekuensi lanjutannya, kelompok bawah akan terus terkungkung dalam lingkaran kemiskinan, pengangguran, dan upah rendah. Ketimpangan pun semakin menganga, ketidakadilan kian telanjang.

Bahaya terbesar dari situasi itu bukan semata akan membuat angka-angka ekonomi menjadi merah, melainkan juga akumulasi rasa tidak adil. Sejarah berulang kali mengajarkan bahwa ketimpangan yang dibiarkan dan ketidakadilan yang dinormalisasi akan berubah menjadi api sosial. Ia mungkin tidak langsung menyala, tetapi perlahan menggerogoti kepercayaan terhadap negara dan pemerintah.

Lebih berbahaya lagi kalau respons pemerintah masih seperti sekarang yang terus-menerus mengisyaratkan seolah-olah Indonesia baik-baik saja.

Mereka rutin menarasikan (sekaligus membanggakan) angka-angka statistik ekonomi yang mereka klaim cukup mencerminkan adanya stabilitas. Padahal, ibarat bangunan, stabilitas yang dibangun di atas fondasi ketidakadilan sangatlah rentan ambruk.

Statistik bisa saja dipoles, narasi keberhasilan bisa direkayasa sesuai dengan kepentingan. Grafik data pun bisa dibikin terlihat naik dan tampak terkendali. Kalau itu yang selalu disodorkan, artinya pemerintah sesungguhnya tidak sedang benar-benar memikirkan jalan keluar untuk mengakhiri nestapa rakyat di lapisan tengah dan bawah.

Mereka lebih sibuk merawat citra ketimbang menata fondasi sebagai basis setiap kebijakan. Padahal, negara ini tidak akan roboh oleh sekadar citra atau data yang buruk. Yang sangat mungkin bakal merontokkan Republik ini justru kebijakan yang terus-terusan menutup mata terhadap kenyataan sosial ekonomi rakyatnya sendiri.