Jembatan Trans Timor Ambruk, Pemprov NTT Percepat Buka Jalur Alternatif

Kupang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pembukaan jalur alternatif bagi kendaraan menyusul ambruknya jembatan Oelmasi I di Kilometer 38 Kabupaten Kupang yang mengakibatkan jalur utama Trans Timor terputus total.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan langkah tersebut menjadi prioritas untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Pulau Timor.

“Kita akan buka jalur alternatif secepatnya karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” kata Johni saat meninjau jembatan tersebut di Kabupaten Kupang seperti dilansir Antara, Kamis, 26 Maret 2026,

Ia menegaskan jalur Trans Timor merupakan akses vital penghubung antarwilayah sehingga penanganan darurat harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Janto mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan menyiapkan jalur alternatif melalui ruas jalan kabupaten agar kendaraan dapat segera melintas.
 

“Jalur alternatif memungkinkan untuk difungsikan dalam waktu dekat. Selain itu, kami juga menyiapkan pembangunan jembatan sementara di sisi hilir,” ujar dia.

Menurut dia, alat berat telah dikerahkan ke lokasi untuk mendukung percepatan pembukaan akses darurat tersebut. Pemerintah, lanjut dia, saat ini memprioritaskan pemulihan konektivitas sementara sambil menunggu penanganan permanen oleh pemerintah pusat.

Proses penanganannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat ruas tersebut merupakan jalan nasional.


Jembatan putus di Pulau Timor MI/Palce Amalo

“Fokus saat ini memastikan akses darurat bisa segera digunakan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu terlalu lama,” katanya.

Sebelumnya, jembatan di ruas tersebut dilaporkan mengalami penurunan oprit atau ambruk akibat pergeseran struktur pondasi, sehingga tidak lagi dapat dilalui kendaraan dan menyebabkan antrean panjang, terutama kendaraan angkutan barang.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses penanganan dan pembukaan jalur alternatif berlangsung.