AS Kaji Wacana Operasi Militer di Tengah Tekanan terhadap Kuba

Washington: Angkatan Darat Cadangan Amerika Serikat (US Army Reserve) tengah mengkaji kemungkinan menyediakan polisi militer, personel medis, dan unit pendukung lainnya untuk Komando Selatan AS (US Southern Command) dalam empat bulan ke depan sebagai bagian dari perencanaan terkait Kuba, menurut laporan media CBS News pada Jumat.

Pesan internal Angkatan Darat yang ditinjau oleh media tersebut tidak menyebut Kuba. Namun, sejumlah pejabat AS mengatakan permintaan itu berkaitan dengan perencanaan militer mengenai negara tersebut, menurut CBS News yang dikutip Anadolu Agency, Sabtu, 26 September 2026.

Dokumen itu tidak menunjukkan bahwa unit mana pun telah menerima perintah pengerahan. Para pejabat juga tidak mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan operasi telah dibuat.

Menurut laporan tersebut, markas US Army Reserve meminta informasi dari komando-komando di bawahnya mengenai ketersediaan enam jenis formasi yang berpotensi berada di bawah kendali Komando Selatan dan “kemungkinan dibutuhkan dalam 90–120 hari."

Kemampuan yang diminta mencakup unit polisi militer, medis, teknik, dan logistik. Selain itu, terdapat detasemen bedah yang mampu memberikan operasi darurat dan perawatan trauma di dekat pasukan AS.

Komando Selatan AS menolak membahas kemungkinan pengerahan dengan alasan keamanan operasional.

Tuduhan Perang Ekonomi

“US Southern Command terus berkoordinasi dengan Joint Force untuk menilai berbagai kemungkinan kebutuhan di seluruh wilayah tanggung jawabnya dalam mendukung misi yang diberikan,” kata seorang juru bicara yang dikutip media tersebut.

Media tersebut juga melaporkan bahwa pasukan AS melakukan operasi pengintaian di sekitar dasar laut dan jalur pendekatan maritim Kuba pada awal tahun ini. Sementara itu, sejumlah unit udara ditempatkan dalam status kesiapan lebih tinggi untuk kemungkinan pengerahan yang pada akhirnya tidak terjadi.

Juli lalu, perencana militer AS juga mengkaji sejumlah opsi terkait Kuba, termasuk serangan udara yang dipimpin Angkatan Darat dan melibatkan ribuan personel.

Para pejabat saat itu menegaskan bahwa perencanaan tersebut tidak berarti Presiden Donald Trump atau Pentagon telah memutuskan untuk menjalankan operasi. Perkembangan tersebut terjadi ketika pemerintahan Trump meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Havana.

Trump mengatakan dalam Sidang Majelis Umum PBB pekan ini bahwa pemerintahannya mengupayakan “perubahan fundamental” di Kuba. Ia juga mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio “sangat terlibat dalam negosiasi” dengan Havana.

Sementara itu, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel berjanji akan merespons setiap serangan AS dan menuduh Washington melakukan “agresi” serta “perang ekonomi."

Baca juga: Presiden Kuba Diaz-Canel Tuduh AS Berupaya Mencekik Ekonomi Kuba