Kaleidoskop 2025: Konflik Thailand-Kamboja dan Gencatan Senjata yang Rapuh

Jakarta: Konflik perbatasan Thailand–Kamboja kembali menjadi sorotan besar sepanjang 2025 setelah pecahnya bentrokan bersenjata pada akhir Juli. Ketegangan di kawasan perbatasan yang sejak lama sensitif karena sengketa wilayah berkembang cepat dari insiden lokal menjadi krisis keamanan regional.

Dalam hitungan hari, situasi memanas dengan laporan serangan balasan lintas batas, evakuasi warga sipil, serta meningkatnya tekanan diplomatik agar kedua pihak menahan diri.

Pada 28 Juli 2025, Malaysia mengambil peran kunci sebagai penengah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa Thailand dan Kamboja sepakat saling berhenti menyerang “segera dan tanpa syarat." Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan sekaligus membuka ruang dialog.

Langkah tersebut dipandang sebagai rem darurat untuk mencegah eskalasi lebih luas dan menegaskan peran Malaysia serta ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Namun, upaya PM Anwar kala itu belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Ketegangan tetap membara di lapangan, dan konflik kembali diwarnai insiden-insiden yang memicu saling tuding. Upaya diplomasi kemudian berlanjut dan mencapai momentum penting pada akhir Oktober 2025, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur.

Gencatan Senjata yang Rapuh

Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampil bersama PM Anwar dalam memediasi dialog langsung antara Thailand dan Kamboja. Kesepakatan gencatan senjata diumumkan dan ditandatangani di sela KTT, dengan tujuan menstabilkan situasi dan mengunci komitmen politik kedua negara di bawah sorotan internasional.

Meski demikian, realitas di lapangan kembali menunjukkan rapuhnya perdamaian. Gencatan senjata yang disepakati pada Oktober tidak bertahan lama dan ketegangan kembali meningkat menjelang akhir tahun. Memasuki Desember 2025, bentrokan kembali terjadi dan berdampak serius terhadap kondisi kemanusiaan, dengan jatuhnya korban jiwa serta gelombang pengungsian besar-besaran di wilayah perbatasan.

Situasi yang memburuk itu mendorong Thailand dan Kamboja kembali ke meja perundingan. Pada Desember 2025, kedua negara akhirnya menyepakati gencatan senjata kedua melalui mekanisme pertemuan komite perbatasan dan jalur pertahanan. Kesepakatan ini bertujuan menghentikan pertempuran serta menstabilkan garis depan, sekaligus mencegah konflik berubah menjadi perang terbuka.

Namun, bahkan setelah gencatan senjata Desember diumumkan, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Muncul laporan pelanggaran di lapangan, termasuk tuduhan aktivitas drone di wilayah perbatasan, yang kembali memicu saling tuding antara kedua negara. Insiden semacam ini menegaskan betapa tipisnya batas antara “sunyi senjata” dan eskalasi baru.

Peran Tiongkok

Di tengah situasi tersebut, dinamika diplomasi regional ikut berkembang. Menjelang akhir Desember, Tiongkok turut memfasilitasi pertemuan trilateral dengan Thailand dan Kamboja untuk menegaskan pentingnya mempertahankan gencatan senjata dan membangun kembali kepercayaan.

Langkah ini memperlihatkan bagaimana konflik Thailand–Kamboja juga menjadi ajang peran berbagai kekuatan, yaitu ASEAN, Amerika Serikat, dan Tiongkok, dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara.

Menutup 2025, konflik Thailand–Kamboja meninggalkan catatan pahit. Dua kali gencatan senjata dalam satu tahun menunjukkan adanya kemauan politik untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya perdamaian tanpa penyelesaian akar masalah.

Dengan korban jiwa dan dampak kemanusiaan yang besar, tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan gencatan senjata, melainkan membangun mekanisme kepercayaan dan komunikasi yang mampu mencegah satu insiden kecil kembali berubah menjadi krisis besar.

Baca juga:  Thailand-Kamboja Sepakat Konsolidasikan Gencatan Senjata yang Relatif Rapuh