Memberantas Kemiskinan Butuh Proses Panjang

Jakarta: Membebaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan dinilai harus membutuhkan proses yang panjang. Terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pergantian pimpinan negara tidak akan otomatis membuat upaya penanganan persoalan itu jadi lebih mudah.

“Masalah tersebut tidak langsung diselesaikan dengan adanya penggantian pimpinan negara. Kemiskinan ekstrem belum terselesaikan. Bahkan penggunaan data saja masih berantakan. Tidak sama dengan level negara lain,” ujar Nailul dilansir Media Indonesia, Senin, 19 Februari 2024.
 

Baca juga:  Wapres: Pemberian Bansos Terus Menerus Melestarikan Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan disesuaikan pemerintah

Ia mengatakan penurunan angka kemsikinan saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

"Jadi pemimpin selanjutnya harus menggunakan indikator yang sesuai di mana menggambarkan kemiskinan yang sebenarnya,” sambung Nailul.

Saat ini, ketimpangan dari sisi pengeluaran juga memburuk. Pertumbuhan konsumsi 20 persen masyarakat terkaya lebih cepat dibandingkan dengan 40 persen masyarakt miskin. Akhirnya ketimpangan semakin meruncing.

“Orang yang bertempat tinggal di Pondok Indah jauh lebih sejahtera dengan peningkatan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan orang yang tinggal di bantaran kali. Salah satu yang menyebabkan ini adalah semakin banyak instrumen obligasi pemerintah yang notabene banyak dibeli oleh orang kaya. Orang miskin mana bisa beli obligasi. Lebih baik buat makan uang-nya,” jelas dia. 

(Despian Nurhidayat)