Partai Berkuasa Korsel Terpecah Usai Pidato Yoon Suk Yeol Menolak Dimakzulkan

Seoul: Perubahan sikap Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dari penyesalan menjadi pembangkangan atas perintah darurat militernya, mendapat dukungan dari pendukungnya. Namun, tidak semua dari partainya mendukung Yoon.

Para anggota partainya yang lain mengatakan, hal itu tidak memengaruhi pandangan mereka bahwa Yoon harus dicopot dari jabatannya.

Dalam pidatonya sebelum pemungutan suara pemakzulan kedua yang dijadwalkan pada Sabtu depan, Yoon mengutuk lawan-lawan politiknya sebagai "kekuatan anti-negara" yang berpihak pada musuh di Korea Utara.

Yoon mengatakan, Pyongyang mungkin telah meretas pemilihan umum di Korea Selatan. Ia membela perintah darurat militer yang berlaku singkat minggu lalu sebagai langkah hukum untuk melindungi demokrasi.

Pernyataan tersebut menyentuh banyak pokok bahasan yang ditampilkan di saluran YouTube konservatif dan menandai perubahan nada yang tajam dari pidatonya sebelum pemungutan suara pemakzulan pertama minggu lalu, di mana ia meminta maaf dan mengatakan ia akan menyerahkan masa depan politiknya di tangan Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

Tidak jelas apa yang menyebabkan perubahan tersebut, tetapi Yoon tidak memberikan tanda-tanda akan mendukung usulan dari pemimpin PPP Han Dong-hoon agar ia mengundurkan diri dalam beberapa bulan mendatang, dan menyerahkan wewenang kepada perdana menteri dan partai yang berkuasa hingga saat itu.

Pidato tersebut mengemukakan perpecahan dalam perubahan arah PPP, Han mendesak anggota partai untuk memberikan suara pemakzulan pada Sabtu, sebuah langkah yang disambut dengan teriakan dari anggota parlemen pro-Yoon, yang memilih Kweon Seong-dong sebagai pemimpin baru partai mereka tak lama setelah pidato Yoon.

Kweon, seorang pendukung Yoon, mengatakan posisi partai masih menentang pemakzulan presiden, tetapi sebuah pertemuan akan diadakan sebelum pemungutan suara hari Sabtu untuk menyelesaikan rencana.

Partai memboikot pemungutan suara terakhir, sehingga mencegah kuorum. Setidaknya 200 suara diperlukan untuk memakzulkan Yoon. Partai oposisi memiliki 192 kursi, jadi mereka membutuhkan setidaknya delapan anggota PPP untuk bergabung.

Pada Kamis, setidaknya tujuh anggota partai diharapkan untuk mendukung mosi pemakzulan baru.

Seorang anggota parlemen PPP yang mengatakan akan memberikan suara untuk memakzulkan Yoon mengatakan, pernyataan baru presiden tersebut mungkin telah menggalang dukungan dari beberapa loyalis tetapi menimbulkan lebih banyak kebingungan dan perpecahan di kalangan konservatif.

"Pidatonya berdampak pada pemilihan pemimpin sidang. Selain itu, sepertinya ia mendesak mereka yang membabi buta mengikuti presiden di kalangan konservatif untuk mengambil tindakan," kata anggota parlemen PPP Kim Sang-wook kepada wartawan, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 13 Desemvber 2024.

Kim mengatakan, ia merasa frustrasi dan dikhianati karena pidato tersebut menghancurkan harapan terakhirnya bahwa Yoon akan meninggalkan jabatannya dengan cara yang layak.

Dukungan pemakzulan dari publik

Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon. Sebuah survei yang dirilis oleh lembaga survei Realmeter pada 5 Desember menemukan bahwa 73,6 persen responden mendukung pemakzulan, termasuk 50,4 persen dari mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum konservatif.

Pidato Yoon menjadi sorotan forum politik konservatif daring, dengan unggahan teratas berjudul "Darurat militer adalah keputusan yang paling masuk akal", dan "Han membuat keputusan yang salah".

Setelah pidato Yoon, perkelahian terlihat terjadi antara peserta kampanye pro-konservatif di pusat kota Seoul, dengan pendukung oposisi yang mencopot spanduk dukungan terhadap deklarasi darurat militer Yoon.

Kim Tae-hyun, yang menghadiri rapat umum tersebut, mengatakan bahwa menurutnya Yoon telah melakukan "pekerjaan yang baik" dengan pidatonya dan berhak untuk mendeklarasikan darurat militer.

"Dan pemakzulan seharusnya tidak terjadi. Jadi (deklarasi darurat militer) hanyalah ekspresi otoritas presiden," kata Kim.

“Partai Demokrat, yang saat ini menghambat negara, adalah masalah sebenarnya,” pungkasnya.

Baca juga: Melawan, Presiden Korsel Akan Berjuang Jika Dimakzulkan