Streaming 
Ilustrasi. Dok MI
Iuran BPJS Kesehatan November 2026 Belum Berubah, Ini Rinciannya
Gervin Nathaniel Purba • 7 November 2026 09:00
Jakarta: Besaran iuran BPJS Kesehatan November 2026 masih belum mengalami perubahan. Pemerintah belum menetapkan kenaikan tarif sehingga peserta tetap membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
Tarif iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Besaran iuran dibedakan berdasarkan kategori kepesertaan, mulai dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), hingga peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Rincian iuran BPJS Kesehatan November 2026
Bagi peserta mandiri atau PBPU dan peserta Bukan Pekerja (BP), besaran iuran ditentukan berdasarkan kelas perawatan yang dipilih.
Berikut rincian tarif BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3:
- Kelas 1: Rp150 ribu per orang per bulan.
- Kelas 2: Rp100 ribu per orang per bulan.
- Kelas 3: Rp42 ribu per orang per bulan.
Khusus peserta kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu per orang setiap bulan. Dengan demikian, peserta hanya perlu membayar Rp35 ribu per bulan.
Sementara itu, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak perlu membayar iuran secara mandiri karena seluruh biaya kepesertaannya ditanggung pemerintah.
(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)
Iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah
Berbeda dengan peserta mandiri, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dihitung berdasarkan persentase gaji atau upah bulanan.
Ketentuan ini berlaku bagi pekerja di lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD.
Besaran iuran ditetapkan sebesar lima persen dari gaji atau upah bulanan, dengan pembagian empat persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan satu persen dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji.
Adapun bagi pekerja yang ingin mendaftarkan anggota keluarga tambahan, seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua, dikenakan iuran sebesar satu persen dari gaji atau upah per orang setiap bulan. Pembayaran tersebut menjadi tanggungan pekerja.
Batas pembayaran dan denda keterlambatan BPJS Kesehatan
Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dapat dilakukan lebih awal untuk menghindari keterlambatan.
Pada dasarnya, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Juli 2016. Namun, denda pelayanan dapat dikenakan apabila peserta menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaannya aktif kembali akibat tunggakan iuran.
Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, denda pelayanan ditetapkan sebesar lima persen dari biaya diagnosis awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan jumlah bulan tunggakan.
Ketentuan denda tersebut memiliki batas sebagai berikut:
Ketentuan denda tersebut memiliki batas sebagai berikut:
- Jumlah bulan tertunggak yang diperhitungkan paling banyak 12 bulan.
- Besaran denda paling tinggi Rp30 juta.
- Khusus peserta PPU, pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.
Dengan demikian, peserta perlu memastikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara rutin agar kepesertaan tetap aktif dan dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. (Natasya Dwi Putri)