KIS PBI Tidak Aktif? Ini Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Gratis

Jakarta: Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang iurannya ditanggung pemerintah atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dapat mengalami perubahan status menjadi tidak aktif. Kondisi tersebut dapat membuat peserta kesulitan mengakses layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Meski demikian, peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pengaktifan kembali atau reaktivasi sesuai persyaratan yang berlaku.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan mekanisme reaktivasi bagi peserta PBI-JK yang memenuhi kriteria. Proses tersebut dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial sebelum mendapatkan persetujuan dari Kemensos serta BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, KIS merupakan identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan PBI-JK merupakan segmen kepesertaan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan pemerintah.
 

 

Penyebab KIS dari pemerintah tidak aktif

Melansir Bank Sinarmas, status kepesertaan PBI-JK dapat berubah mengikuti proses pemutakhiran data dan evaluasi kelayakan penerima bantuan.

Mengacu pada informasi pemerintah, salah satu acuan penentuan peserta PBI-JK adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan bantuan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kepesertaan tidak aktif antara lain:

1. Perubahan hasil pemutakhiran data sosial ekonomi.
2. Peserta tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran.
3. Ketidaksesuaian atau perubahan data kependudukan.
4. Penyesuaian data kepesertaan oleh pemerintah.

Karena itu, masyarakat perlu memeriksa penyebab status tidak aktif terlebih dahulu sebelum mengajukan reaktivasi.
 

Syarat mengaktifkan kembali KIS PBI

Tidak semua peserta yang berstatus nonaktif otomatis dapat memperoleh kembali bantuan iuran. Berdasarkan mekanisme reaktivasi PBI-JK, terdapat sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan.

Peserta yang dapat mengajukan reaktivasi antara lain:

1. Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan dan masih berada dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan.
2. Peserta PBI-JK berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Selain memenuhi kriteria tersebut, peserta perlu menyiapkan dokumen pendukung untuk proses pemeriksaan.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu atau nomor kepesertaan BPJS Kesehatan.
4. Surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan apabila pengajuan dilakukan karena kebutuhan medis.

Kelengkapan dokumen dapat disesuaikan dengan mekanisme pengajuan dan ketentuan pemerintah daerah.
 

Cara mengaktifkan KIS pemerintah yang tidak aktif

Pengajuan reaktivasi PBI-JK dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial setempat. Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Periksa status kepesertaan

Sebelum mengajukan reaktivasi, pastikan status BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, atau kanal resmi BPJS Kesehatan lainnya.
 

2. Datangi kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial

Peserta atau anggota keluarga dapat melaporkan status kepesertaan yang tidak aktif kepada pemerintah desa atau kelurahan maupun Dinas Sosial sesuai domisili. Sampaikan alasan pengajuan reaktivasi dan kondisi sosial ekonomi keluarga saat ini.
 

3. Siapkan surat keterangan dari fasilitas kesehatan

Bagi peserta yang membutuhkan pelayanan medis, siapkan Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terkait. Dokumen tersebut diperlukan sebagai bukti bahwa peserta membutuhkan layanan kesehatan.
 

4. Ikuti proses verifikasi data

Petugas desa atau kelurahan dan Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan terhadap data serta dokumen pendukung. Apabila memenuhi persyaratan, usulan reaktivasi diteruskan melalui sistem yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan verifikasi Kemensos.
 

5. Tunggu persetujuan dan pengaktifan BPJS

Setelah dokumen diverifikasi dan disetujui Kemensos, usulan diteruskan kepada BPJS Kesehatan untuk proses pengaktifan kembali kepesertaan. Jika permohonan disetujui, status PBI-JK akan diperbarui sehingga peserta dapat kembali mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan.


Ilustrasi. Foto: dok MI.
 

Cara cek status KIS secara online

Meskipun pengajuan reaktivasi PBI-JK dilakukan melalui mekanisme pemerintah daerah, masyarakat tetap dapat memeriksa status kepesertaan secara online.

Berikut beberapa cara yang dapat digunakan:
 

1. Melalui aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
• Pilih menu informasi peserta.
• Periksa status kepesertaan BPJS Kesehatan.

 

2. Melalui layanan PANDAWA

• Hubungi layanan WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165.
• Ikuti petunjuk layanan yang tersedia.
• Pilih layanan informasi kepesertaan.
• Sampaikan NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan sesuai permintaan.

 

3. Melalui situs PASTI JKN

• Buka situs https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/.
• Ikuti petunjuk pengecekan yang tersedia.
• Masukkan data kepesertaan yang diminta.
• Periksa informasi status BPJS Kesehatan.

Masyarakat juga dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai status kepesertaan.
   

Hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan reaktivasi

Peserta perlu memahami bahwa pengajuan reaktivasi tidak otomatis membuat status KIS kembali aktif. Pemerintah tetap melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kelayakan penerima bantuan sebelum memberikan persetujuan.

Karena itu, masyarakat disarankan memastikan data kependudukan sesuai dengan dokumen resmi dan segera mengurus perubahan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Bagi peserta yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, pengajuan reaktivasi sebaiknya segera dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan fasilitas kesehatan setempat.

Dengan memahami prosedur tersebut, masyarakat dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika KIS dari pemerintah tidak lagi aktif dan memastikan hak atas layanan kesehatan dapat diproses kembali sesuai ketentuan.