Ini 7 Provinsi dengan Indeks Kerawanan Pangan Tertinggi di Indonesia

Jakarta: Sejumlah daerah masih mencatat indeks kerawanan pangan di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut kebanyakan terjadi di wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan data yang dipaparkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof Hermanto Siregar, indeks kerawanan pangan nasional berada di level 4,93 persen. Sementara itu, tujuh daerah yang ditampilkan memiliki indeks di atas angka tersebut.

"Indeks kerawanan pangan kita itu juga sudah bagus. Tapi kalau kita perhatikan, tujuh daerah ini kerawanan pangannya tinggi. Ini adalah kawasan timur Indonesia," kata Hermanto dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Berikut 7 daerah yang memiliki indeks kerawanan pangan tertinggi dan berada di atas rata-rata nasional:

Provinsi	Indeks kerawanan pangan (%)
Nusa Tenggara Timur	13,66 persen
Papua Selatan	11,69 persen
Papua Barat	11,29 persen
Maluku	9,34 persen
Papua	9,20 persen
Sulawesi Tengah	8,11 persen
Nusa Tenggara Barat	7,91 persen

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof Hermanto Siregar memaparkan 7 provinsi dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi di Indonesia.

Kebijakan pangan perlu disesuaikan

Hermanto menjelaskan indeks kerawanan pangan yang tinggi di sejumlah wilayah tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pangan.  Menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan pangan berdasarkan kondisi setiap wilayah.

Hal ini terutama diperlukan untuk daerah dengan biaya logistik yang lebih tinggi. "Jadi dengan kata lain, ke depannya kita perlu mengkalibrasi kebijakan-kebijakan kita yang sudah bagus, supaya dikalibrasi per wilayah atau ke wilayah lain yang berbiaya logistik yang lebih tinggi," tegas Hermanto.
 
Hermanto menilai perbaikan ketersediaan pangan (availability) belum sepenuhnya menghilangkan persoalan keterjangkauan pangan (affordability) dan disparitas antarwilayah. Data yang dipaparkan juga menunjukkan komponen makanan mencapai 74,7 persen dari garis kemiskinan.

Karena itu, kebijakan pangan dinilai perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, termasuk aspek biaya logistik dan tingkat kerawanan pangan masing-masing daerah.