Cegah Karhutla, KLH Perkuat Pengawasan Perusahaan di Lahan Gambut

Wamen LH Diaz Hendropriyono (tengah) saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dalam meninjau penanganan karhutla di Palembang, Sumsel, Rabu (14/10/2026). ANTARA/HO-KLH

Cegah Karhutla, KLH Perkuat Pengawasan Perusahaan di Lahan Gambut

Achmad Zulfikar Fazli • 15 October 2026 11:41

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memperkuat pengawasan perusahaan yang berada di ekosistem gambut, termasuk memastikan lahan tetap basah, dan kewajiban berkomunikasi dengan masyarakat setempat mengenai pengelolaan sekat kanal. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat lokal.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya pelibatan aktif pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat lokal dalam menjaga tingkat kebasahan gambut dan memastikan keberlanjutan infrastruktur mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia sudah berdiskusi dengan kepala daerah dan perusahaan di konsensi untuk menerbitkan aturan daerah mencegah karhutla.

"Mereka akan bertanggung jawab untuk mengomunikasikan ke masyarakat terkait sekat kanal dan pompa yang akan dibangun," kata Diaz usai menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Sumatra Selatan di Palembang, dilansir dari Antara, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ilustrasi- personel Manggala Agni melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. ANTARA/HO-Manggala Agni


Menurut dia, lahan gambut harus dijaga agar tetap basah melalui pembangunan dan pengelolaan sekat kanal serta pompa air. Perusahaan juga harus menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.

KLH sudah bertemu 43 perusahaan swasta yang memegang izin konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumatra Selatan. Pemerintah meminta komitmen nyata dari perusahaan untuk membangun pembasahan di lahan gambut.

"KLH sudah memetakan di mana kita bisa bangun sekat kanal dan kita sudah komunikasi ke 43 perusahaan di Sumsel. Pada intinya mereka setuju untuk berkontribusi dan bangun sekat kanal serta pompa sentrifugal untuk mengambil water intake dari sungai," jelas Diaz.

Pemerintah melalui KLH juga terus melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi melanggar hukum terkait karhutla. KLH menyegel 57 perusahaan di seluruh Indonesia dan terus mendalami. Di antaranya 12 perusahaan disegel di Sumatra Selatan.

(Achmad Zulfikar Fazli)