Gunungkidul Jadi Pilot Project Tangani Persoalan Kesehatan Mental

Gunungkidul: Pemerintah menjadikan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah perintis atau pilot project nasional dalam penguatan penanganan kesehatan mental melalui Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH). Program yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut diluncurkan di Taman Budaya Gunungkidul (TBG), Rabu, 28 Oktober 2026. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menjelaskan penguatan program tersebut sejalan dengan tugas Kemenko tersebut dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor. Menurutnya, persoalan kesehatan mental membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar intervensi yang dilakukan dapat saling melengkapi. Menurut dia, pemilihan Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah perintis yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain dengan persoalan serupa.

"Setelah launching PPKH ini, kami akan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Gunungkidul ini kan sebagai perintisnya (pilot project) yang nanti insyaallah akan kita replikasi di beberapa kabupaten dengan permasalahan yang kurang lebih sama," kata Sukadiono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi menyatakan persoalan kesehatan mental tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan medis. Ia mengungkapkan persoalan itu perlu dukungan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, serta sektor lain juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi multisektor dalam penanganan kesehatan jiwa. Sebagai bagian dari intervensi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menjangkau 172 satuan pendidikan di Gunungkidul, baik melalui kegiatan yang telah selesai maupun yang masih dalam proses pelaksanaan. Selain itu juga melibatkan perguruan tinggi dan unsur masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan di luar fasilitas kesehatan.

Penguatan penanganan kesehatan jiwa di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kabupaten setempat memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022.

Koordinasi juga dilakukan melalui Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), disertai penguatan pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Wonosari dan keterlibatan berbagai perangkat daerah, yayasan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di sisi lain, kerja sama dengan mitra pembangunan turut memperluas jangkauan program hingga ke sekolah dan komunitas. Salah satunya melalui program Jago Jaga Hati (JJH) yang diinisiasi PT Indonesia Private Industries (IPI) sejak akhir 2024.

Program tersebut pada awalnya berfokus di Kecamatan Wonosari, Playen, dan Karangmojo. Kegiatannya meliputi peningkatan literasi kesehatan mental, pelatihan lintas sektor, pembelajaran digital, serta pengembangan ruang edukasi berbasis komunitas.

Hingga Oktober 2026, Jago Jaga Hati telah menyelenggarakan tiga batch pelatihan kesehatan mental yang mencakup 62 kelas dengan total 2.060 peserta dari berbagai sektor. Pesertanya meliputi tenaga kesehatan, guru, pekerja sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepolisian, lembaga pemasyarakatan, petugas respons darurat, dan organisasi masyarakat.

"Materi pelatihan mencakup pengenalan dan advokasi kesehatan mental, konseling dasar, komunikasi suportif, serta pertolongan pertama psikologis. Evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan peningkatan hasil tes pada ketiga batch tersebut," ujar Direktur PT Indonesia Private Industries M. Fitriansyah.

Peluncuran Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH). Dokumentasi/Pemkab Gunungkidul

Di lingkungan pendidikan, ujarnya, program JJH juga mengembangkan Wellio, yakni pembelajaran kesehatan mental berbasis digital yang telah menjangkau 14 sekolah, terdiri atas 11 SMA/SMK dan tiga SMP. Program ini melibatkan 711 siswa serta 16 guru Bimbingan dan Konseling sebagai fasilitator.

Selain itu, terdapat Loka Jaga Hati yang dikembangkan sebagai ruang edukasi dan keterlibatan komunitas. Melalui ruang tersebut, masyarakat didorong untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari.

Fitriansyah mengungkap bahwa program Jago Jaga Hati sejak awal dirancang untuk mendukung berbagai upaya kesehatan mental yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama para pemangku kepentingan. Ia berharap momentum peluncuran PPKH dapat memperkuat integrasi berbagai inisiatif yang telah berjalan sehingga dukungan kesehatan mental semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Melalui PPKH, penanganan kesehatan mental diarahkan agar tidak hanya berfokus pada pasien yang membutuhkan pelayanan medis, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas tenaga kesehatan, lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengatakan program tersebut diperlukan kasus bunuh diri di wilayah terjadi berulang. Setelah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian berkoordinasi dengan Kemenko PMK. Ia berharap dengan keberadaan langkah itu menjadikan penanganan kesehatan mental bisa berjalan terintegrasi. 

"Begitu kami menghadap Gubernur, kemudian diarahkan ke Pak Menko PMK yang membidangi bidang kesehatan dan beberapa kementerian. Langsung seminggu berikutnya, beliau mengutus deputi dan para asisten untuk turun ke lapangan," ujar Endah.