KKP Petakan Potensi Pesisir NTB untuk Kampung Nelayan 2027

Mataram: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan kebutuhan serta potensi ekonomi masyarakat pesisir guna menentukan calon lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 112 peserta diterjunkan untuk melakukan survei dan verifikasi lapangan agar fasilitas yang dibangun tepat sasaran sesuai karakter perikanan setempat.

“Survei tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembekalan nasional pada 26–30 Oktober 2026 yang dilaksanakan di 37 provinsi,” kata Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP Haerul, dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 2 November 2026.
 

Rangkaian pengarahan nasional melalui konferensi video pada 27 Oktober 2026 sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, serta dihadiri oleh Ketua Satgas KNMP Mohamad Abdi Suhufan.

Haerul menekankan pentingnya akurasi dan objektivitas data dalam proses verifikasi ini. Data aktivitas nelayan, potensi perikanan tangkap dan budidaya, hingga kondisi kawasan akan menjadi rujukan utama penentuan fasilitas.

Sejumlah fasilitas penunjang yang dapat dikembangkan dalam program KNMP mencakup cold storage untuk penyimpanan hasil perikanan, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Meski demikian, jenis fasilitas tersebut tidak diterapkan seragam, melainkan disesuaikan dengan hasil penilaian riil di lapangan.


Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP Haerul. Foto: Dok. Istimewa.

Selain aspek infrastruktur, tim survei memeriksa ketersediaan dan status lahan, akses jalan, transportasi, suplai listrik, air bersih, hingga kesiapan kelembagaan koperasi. Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/desa serta penerimaan masyarakat setempat turut menjadi penentu keberlanjutan program.

Dalam skema kerja sama ini, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan yang clean and clear, sementara KKP melaksanakan pembangunan fisik. Selepas rampung, seluruh fasilitas akan diserahkan kepada koperasi lokal untuk dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

Seluruh data dari hasil survei dan verifikasi lapangan ini nantinya akan diserahkan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi akhir. Melalui pemetaan matang ini, KKP berharap kehadiran KNMP tidak sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat nelayan di NTB secara optimal.