Jakarta: Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terkait kesetiaan pada negara. Prabowo mengancam bakal menyingkirkan pihak yang tak setia pada negara, dalam konteks bidang usaha bebas praktik korupsi.
Ketegasan itu menuai dukungan, sebab diperlukan praktik bisnis yang sehat dan bebas korupsi untuk membangun Indonesia. Dengan ekosistem bisnis yang sehat, pengusaha Pancasilais dapat hadir di tengah masyarakat.
"Pengusaha Pancasilais adalah mereka yang menjalankan bisnis berdasarkan nilai-nilai keadilan, gotong royong, persatuan, dan kemanusiaan. Mereka tidak sekadar mengejar keuntungan pribadi, tapi juga berusaha menciptakan dampak sosial yang luas," kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira, dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025.
Pihaknya mendukung sikap Presiden Prabowo yang tegas terhadap siapa pun. Sebab, dapat mendukung terciptanya pengusaha Pancasilais.
"Sebagai pelaku usaha, kami menyambut baik sikap ini. Sebab praktik bisnis yang sehat dan adil tidak bisa berjalan jika ruang ekonomi dicemari oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Anggawira.
Menurut dia, perlu pengelolaan yang jujur untuk memelihara iklim bisnis di Indonesia. Sebab, pengusaha Pancasilais hanya bisa bertumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, jika ada kepastian hukum, integritas birokrasi, dan tata kelola yang bersih.
Angga mengatakan pengusaha Pancasilais mengamalkan sila kelima dalam Pancasila. Dalam konteks ekonomi, pengusaha memiliki posisi strategis sebagai pencipta lapangan kerja, penggerak inovasi, dan pembayar pajak.
"Praktik-praktik memalukan seperti intimidasi untuk mendapatkan proyek, sebagaimana terjadi di Cilegon, Banten, adalah contoh pengusaha yang tidak Pancasilais. Tindakan seperti ini mencoreng citra dunia usaha dan menakut-nakuti investor yang ingin masuk dengan cara yang sah," kata dia.
Dia menegaskan jika ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN, maka dunia usaha harus bersih dari praktik kotor. Pemerintah, kata Angga, dapat menciptakan regulasi dan menindak pelanggaran, namun tanggung jawab moral tetap ada di tangan pelaku usaha.
"HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda telah, dan akan terus, mendorong anggotanya menjadi pelaku ekonomi yang berjiwa Pancasila—mampu tumbuh secara profesional, tetapi tetap mengakar pada nilai-nilai kebangsaan," kata Angga.
Pengusaha, kata dia, bukan hanya berperan sebagai motor ekonomi. Tetapi, juga sebagai agen moral dan sosial untuk Indonesia yang tidak kekurangan sumber daya alam.
"Yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia dan pengusaha yang Pancasilais—yang menjalankan bisnis dengan hati, dengan tanggung jawab, dan dengan semangat membangun bangsa," tegas Angga.
Streaming