59 Tahanan Palestina Meninggal di Penjara Israel Sejak Perang Gaza

Ramallah: Sebanyak 59 tahanan Palestina dilaporkan meninggal di dalam penjara Israel sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, menurut pernyataan organisasi hak-hak tahanan pada Selasa 25 Februari 2025.

Dalam laporan yang dirilis oleh Palestinian Prisoner Society (PPS), sebanyak 38 dari total korban yang meninggal berasal dari Jalur Gaza. Organisasi tersebut menuduh otoritas Israel menyembunyikan informasi terkait kematian para tahanan dari Gaza yang berada dalam tahanan mereka.

Komisi Urusan Tahanan Palestina juga melaporkan bahwa seorang tahanan asal Gaza, Musab Hani Haniyeh, meninggal dalam tahanan Israel pada Senin 24 Februari 2025. Haniyeh, 35 tahun, berasal dari Kota Khan Younis di Gaza selatan dan ditangkap oleh tentara Israel pada 3 Maret 2024. Keluarga Haniyeh menyatakan bahwa sebelum penangkapannya, ia berada dalam kondisi sehat.

Melansir dari Anadolu Agency, Kamis 27 Februari 2025, sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 1967, setidaknya 296 tahanan Palestina telah meninggal dalam tahanan Israel.

Saat ini, jumlah warga Palestina yang mendekam di penjara Israel diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang, belum termasuk mereka yang ditangkap dari Gaza sejak perang terbaru meletus, yang jumlahnya diyakini mencapai ribuan orang.

Sebuah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari 2024, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.350 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Perang tersebut juga menyebabkan kehancuran besar di Jalur Gaza.

Situasi ini turut menyeret Israel ke dalam berbagai tuntutan hukum internasional. Pada November 2023, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) atas operasi militernya di wilayah tersebut.

(Muhammad Reyhansyah)