Didesak Mundur, Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons isu soal pencopotannya yang disampaikan koalisi masyarakat sipil. Dia menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

“Terkait dengan isu yang menyangkut (pencopotan) Kapolri, itu hak prerogatif presiden,” kata Listyo dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Jenderal bintang 4 Korps Bhayangkara itu mengaku siap mundur sebagai Kapolri. Namun, keputusan itu diambil apabila diminta oleh Presiden.

“Kita prajurit kapan saja siap (mundur),” ujar Listyo.
 

Baca juga:  Kapolri: Khusus Tindakan Anarkis, TNI-Polri Ambil Langkah Tegas

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan massa aksi yang menggelar demonstrasi di beberapa daerah, mengeluarkan 12 sikap atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Salah satu sikap yang disampaikan yaitu mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut. “Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” ujar perwakilan koalisi sipil, M Isnur, Jumat, 29 Agustus 2025.