Eks PM Hasina Hadapi Hukuman Mati, Liga Awami Ancam Ganggu Pemilu Bangladesh

Dhaka: Putra dari mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, memperingatkan bahwa pengadilan khusus kemungkinan akan menjatuhkan hukuman mati terhadap ibunya. Ia mengatakan Hasina berada dalam kondisi aman selama hidup di pengasingan di India, namun Wazed mengancam akan menggagalkan pemilu Bangladesh tahun depan jika larangan terhadap partai politik sang ibu tidak dicabut.

Wazed menyampaikan pernyataan tersebut kepada Reuters pada Minggu, sehari sebelum pengadilan di Dhaka menjadwalkan pembacaan putusan terkait tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan atas penumpasan demonstrasi pada 2024. Ketegangan meningkat di Bangladesh menjelang putusan itu, sementara serangkaian ledakan bom dan aksi pembakaran terjadi di ibu kota mendekati pemilu pada Februari.

“Kami tahu persis apa putusannya. Mereka menyiarkan sidangnya. Mereka akan menghukum dia, dan kemungkinan besar menjatuhkan hukuman mati,” ujar Wazed dari Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera, Senin, 17 November 2025.

“Apa yang bisa mereka lakukan terhadap ibu saya? Ibu saya aman di India. India memberikan perlindungan penuh.”

Hasina, 78 tahun, telah tinggal di pengasingan di New Delhi sejak melarikan diri pada Agustus 2024 setelah gelombang protes mahasiswa mengakhiri 15 tahun pemerintahannya. Sebuah laporan PBB memperkirakan hingga 1.400 orang tewas sepanjang aksi tersebut, sebagian besar akibat tembakan aparat. Mantan pemimpin itu membantah tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dihadapinya dan menyebut proses hukum tersebut sarat muatan politik.

Ancaman Menghalangi Pemilu

Dalam wawancaranya dengan Reuters, Wazed menegaskan bahwa para pendukung Liga Awami, partai sekuler berhaluan tengah-kiri yang telah lama mendominasi politik Bangladesh, akan menghalangi penyelenggaraan pemilu jika larangan terhadap partai tersebut tidak dicabut.

“Kami tidak akan membiarkan pemilu berlangsung tanpa Liga Awami,” ujarnya. “Protes kami akan makin kuat, dan kami akan melakukan apa pun yang diperlukan.” Ia menambahkan bahwa tanpa tindakan cepat dari komunitas internasional, kekerasan mungkin tidak terhindarkan menjelang pemilu.

Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel, Muhammad Yunus, mencabut pendaftaran Liga Awami pada Mei dan melarang seluruh aktivitas politiknya dengan alasan ancaman keamanan nasional serta penyelidikan dugaan kejahatan perang terhadap para pemimpin senior partai.

Seorang juru bicara pemerintah menolak peringatan Wazed. “Pemerintah sementara menganggap setiap hasutan kekerasan, terutama dari figur politik yang hidup di pengasingan, sebagai tindakan sangat tidak bertanggung jawab dan patut dikecam,” ujarnya kepada Reuters.

Dalam wawancara terpisah dengan Associated Press, Wazed kembali menuntut agar larangan terhadap Liga Awami dicabut dan pemilu digelar secara inklusif, bebas, dan adil.

Situasi Keamanan Memburuk

Keamanan di Dhaka memburuk dalam beberapa hari terakhir. Bom rakitan meledak di berbagai titik kota pada Minggu, menyusul 32 ledakan yang terjadi pada 12 November. Puluhan bus dibakar, sementara aparat menangkap sejumlah aktivis Liga Awami atas tuduhan sabotase. Sekolah-sekolah di Dhaka dan beberapa kota besar beralih ke pembelajaran daring, sementara lebih dari 400 penjaga perbatasan dikerahkan untuk memperketat keamanan.

“Sheikh Hasina tetap menjadi sosok pemicu dalam politik Bangladesh,” kata analis Asia Selatan, Michael Kugelman, kepada Al Jazeera. “Ia bisa menyampaikan pidato daring dari India dan tetap memicu reaksi keras, seperti yang terjadi awal tahun ini.” Menurutnya, ancaman Wazed untuk menghalangi pemilu “hampir secara terang-terangan menunjukkan niat partai untuk menggunakan kekerasan menjelang pemungutan suara.”

Kekerasan ini terjadi di tengah meningkatnya kritik terhadap catatan HAM pemerintahan Yunus. Laporan kelompok HAM Odhikar mencatat sedikitnya 40 pembunuhan di luar proses hukum antara Agustus 2024 hingga September 2025, meski pemerintah sementara berjanji mengakhiri kekerasan negara. Pasukan keamanan yang sebelumnya dituduh melakukan pelanggaran di era Hasina, termasuk Rapid Action Battalion, masih tetap beroperasi.

Yunus berjanji menggelar pemilu pada Februari 2026, bersamaan dengan referendum mengenai reformasi konstitusi.

Baca juga:  Bangladesh Umumkan Jadwal Pemilu, Satu Tahun usai Penggulingan Sheikh Hasina