Kena Tarif 32%, Produk Ekspor Unggulan RI Berpeluang Lakukan Penetrasi Pasar

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa produk ekspor unggulan Indonesia seperti apparels dan footwear memiliki berpeluang besar melakukan penetrasi pasar.

Hal ini karena Indonesia memiliki tarif lebih rendah dari beberapa negara peers seperti Vietnam (46 persen), Bangladesh (37 persen), dan Kamboja (49 persen).

Pemerintah akan melakukan balancing terhadap neraca perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agrikultur dari AS seperti soya bean, pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan migas oleh Pertamina.

Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan USTR dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha.

Indonesia juga dinilai memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan AS melalui peningkatan impor barang dari AS.

"Dengan surplus yang kecil dan ketergantungan yang rendah, Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dan strategis untuk memperkuat kerja sama dagang dengan AS," ungkap kata Airlangga, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, dilansir laman Kemenko Perekonomian, Selasa, 8 April 2025.

Ke depan, berbagai kebijakan jangka menengah juga telah disiapkan Pemerintah mulai dari penciptaan lapangan kerja melalui penguatan industri padat karya, optimalisasi DHE SDA dan implementasi kegiatan usaha bulion, hingga membuka peluang pasar di 83 persen global trade melalui berbagai kerja sama internasional seperti IEU-CEPA, RCEP, IPEF, hingga CP-TPP.


Ilustrasi kegiatan ekspor impor Indonesia. Foto: dok MI/Pius Erlangga.
 

Baca juga: Airlangga: Risiko Ketidakpastian Ekonomi Global di 2025 Cenderung Tinggi

 

Kolaborasi menghadapi tantangan global

Adapun sebagai bentuk respons atas kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi seperti Tiongkok yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34 persen, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Uni Eropa yang menyiapkan tindakan balasan ddan membuka peluang diplomasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar, hingga India dan Malaysia yang juga akan menempuh jalur diplomatik.

Sementara Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis diantaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis.

"Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). Pemerintah juga akan melakukan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui Relaksasi TKDN sektor ICT  dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta Evaluasi Lartas (Import License), hingga Percepatan Halal," ungkap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahan juga menekankan meski kebijakan tarif tersebut menjadi tantangan bagi perekonomian, namun seluruh stakeholders terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut.

"Negara-negara ekonomi yang terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri," tegas Presiden Prabowo Subianto.