Spanyol Buka Penyelidikan Kejahatan Perang Terhadap Netanyahu

Madrid: Pengadilan Nasional Spanyol pada Selasa 8 Juli 2025 meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, dan beberapa pejabat militer senior.

Penyelidikan dilakukan atas dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya serangan Israel bulan lalu terhadap sebuah kapal bantuan kemanusiaan.

“Penyelidikan ini berfokus pada serangan 1 Juni terhadap Madleen, sebuah kapal yang sedang menuju Gaza,” kata Anggota Parlemen Eropa Spanyol Jaume Asens di X, seperti dikutip Anadolu, Rabu 9 Juni 2025.

Kapal tersebut, yang membawa 12 aktivis internasional dan bantuan kemanusiaan, dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional. Di antara mereka yang ditahan adalah aktivis iklim Swedia Greta Thunberg dan aktivis hak asasi manusia Prancis-Palestina Rima Hassan.

Kasus ini diajukan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal oleh warga negara Spanyol Sergio Toribio dan Komite Solidaritas untuk Perjuangan Arab.

Gugatan tersebut menuduh pasukan Israel menggunakan drone, gas air mata, dan melakukan penahanan ilegal terhadap warga sipil dalam apa yang digambarkannya sebagai bagian dari pola pelanggaran yang lebih luas terkait dengan konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Putusan pengadilan tersebut meminta kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan membingkai serangan tersebut dalam konteks genosida di Gaza.

Ini menandai pertama kalinya Spanyol membuka penyelidikan formal terhadap kepemimpinan Israel atas perang di Gaza.

"Ini adalah langkah besar dalam perang melawan impunitas. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat sipil bertanggung jawab untuk mengaktifkan keadilan sebagai alat etis, hukum, dan politik melawan kengerian," kata Asens.

Jika dikabulkan, penyelidikan tersebut dapat membatasi kemampuan Netanyahu dan pejabat Israel lainnya untuk bepergian ke Eropa tanpa risiko surat perintah penangkapan yang terkait dengan kasus tersebut. Pemerintah Israel belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait perkembangan ini.