Farhan Gelontorkan Rp40 Miliar untuk Penerangan Jalan Kota Bandung

Bandung: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menggelontorkan anggaran lebih dari Rp40 miliar untuk penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL) pada 2025. Hal itu sebagai wujud Farhan untuk memastikan seluruh sudut di Kota Bandung mendapatkan penerangan lampu yang baik.

Menurut Farhan, anggaran yang disiapkan tersebut lebih besar untuk pengadaan PJL guna penerangan di jalan kecil di Kota Bandung. Karena diakui Farhan, terdapat ribuan jalan kecil atau gang, sehingga porsi pengadaan PJL akan lebih banyak dibandingkan PJU.

"Lebih dari Rp40 miliar, karena gini sebetulnya yang terbesar bukan buat PJUnya, yang terbesar PJL. Karena banyak gang kecil, di Bandung ada ribuan gang kecil, makanya PJL akan menjadi sangat penting untuk kita. Bahkan untuk si Teras Cihampelas saja kita itu menggunakan PJL, bukan PJU, secara teknis gitu. Tapi yang penting mah terang," ujar Farhan saat ditemui Metrotvnews.com di Balai Kota Bandung, Senin, 30 Juni 2025.

Baca:  Farhan Dorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Musik Tradisi

Farhan menuturkan, saat ini telah memasuki tahapan lelang untuk pengadaan PJU dan PJL. Namun Farhan mengaku tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan pemenang lelang, karena ingin mengetahui inovasi yang ditawarkan para pengusaha untuk menerangi jalanan di Kota Bandung.

"Untuk sementara belum terlalu banyak, saya pengen tahu dulu kualitas pelayanannya seperti apa, setelah itu baru nanti akan melihat, karena ini sesuai dengan kebutuhan, karena perencanaannya bukan pada masa saya, tapi saya mah percaya," bebernya.

Sementara itu, Farhan pun kini tengah mencari terobosan peraturan agar bisa mengelola ruas jalan milik pemerintah pusat dan provinsi yang ada di Kota Bandung. Hal itu, lanjutnya, agar program penerangan jalan di Kota Bandung bisa serentak dilakukan tanpa adanya pemilahan kewenangan.

"Kita lagi cari terobosan-terobosan baru dalam pengoperasian dari PJU. Tantangan terbesar dari PJU ini sebetulnya adalah bahwa beberapa ruas jalan kewenangannya bukan ada di Kota Bandung. Nah kita lagi mencari terobosan peraturan yang bisa melakukan lintas, baik ke pemerintah pusat di Jalan Soekarno Hatta, maupun ke pemerintah provinsi yang salah satunya yang paling besar itu dari jalan Supratman terus sampai di Jalan Diponegoro," ungkapnya.