COP31 Digelar di Turki, Australia Ambil Alih Kursi Perundingan

Belem: Turki dipastikan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) tahun depan, sementara Australia akan memimpin jalannya negosiasi antar pemerintah dalam forum tersebut. Kepastian itu disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Kamis, 20 November 2025, menyusul kompromi yang tengah difinalisasi dalam pembahasan di Brasil.

COP merupakan forum utama dunia dalam mendorong aksi iklim. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri kebuntuan antara Australia dan Turki, yang sama-sama mengajukan diri sebagai tuan rumah sejak 2022 dan enggan menarik pencalonan. 

Dalam pengaturan terbaru, Turki akan menjadi presiden konferensi, sebuah acara pra-COP akan berlangsung di Pasifik, dan Australia memimpin proses perundingan.

“Apa yang kami capai adalah kemenangan besar bagi Australia dan Türki,” ujar Albanese kepada Australian Broadcasting Corp Radio yang dikutip Channel News Asia, Kamis, 20 November 2025.

Kedua negara kini memiliki waktu setahun untuk menyiapkan gelaran yang diperkirakan akan menarik puluhan ribu peserta dan membutuhkan upaya diplomatik panjang guna membangun konsensus terkait target iklim.

“Ada sedikit jalan lagi dalam pembahasan ini,” kata Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen dalam konferensi pers di COP30, Belem, Brasil. Ia menambahkan bahwa kompromi tersebut memenuhi tujuan Australia.

“Akan bagus jika Australia bisa mendapatkan semuanya. Tapi itu tidak mungkin. Penting untuk mencapai kesepakatan,” ujar Bowen.

Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait perkembangan ini. Australia memasarkan pencalonannya sebagai “Pacific COP” melalui kerja sama dengan negara-negara kepulauan rendah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.

Canberra menyebut telah menginvestasikan AUD7 juta atau sekitar Rp75 miliar untuk persiapan, meyakini dukungan luas negara-negara lain cukup kuat untuk menghadapi persaingan dengan Turki.

Di sisi lain, Turki menegaskan bahwa sebagai ekonomi berkembang, mereka ingin mendorong solidaritas antara negara maju dan negara berkembang dalam konferensi tersebut, dengan pendekatan yang lebih global daripada regional.

Awal pekan ini, Albanese menolak opsi penyelenggaraan bersama karena dinilai tidak sejalan dengan aturan PBB. Turki sebelumnya mendorong model tersebut dan telah membahas kerangka kemungkinan kerja sama pada September.

Sumber yang mengetahui jalannya pembahasan menyebut adanya kebingungan mengenai pembagian peran dalam memimpin negosiasi serta kesesuaiannya dengan aturan PBB yang biasanya menetapkan satu negara sebagai pemimpin tunggal. Sumber tersebut enggan disebutkan namanya karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media. Bloomberg menjadi media pertama yang melaporkan kompromi ini.