Retret Kepala Daerah Dinilai Penting untuk Sinkronisasi

Jakarta: Retret kepala daerah di Magelang, dinilai penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menyebut retret, sebagai legal basis.

"Retret mempunyai legal basis yang kokoh serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi serta sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menurut dia, kegiatan itu dapat membangun perspektif, pemahaman, tugas dan kewenangan, serta kepemimpinan kepala daerah. Sehingga, mengafirmasi kepala daerah sebagai state organizer.

"Ini sangat urgent agar adanya akselarasi dalam merumuskan kebijakan negara dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia," kata dia.
 

Baca: Manut Megawati, 2 Kepala Daerah di Sumsel Tolak Ikut Retret di Magelang

Fahri melihat afirmasi itu amat penting, karena dibarengi dengan wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Termasuk, menanamkan Asta Cita dan membangun kedekatan antarkepala daerah.

"Termasuk, engelolaan anggaran daerah, dan ketahanan nasional maupun wawasan kebangsaan," beber Fahri.

Di sisi lain, dia menyinggung soal dasar hukum retret kepala daerah. Menurut Fahri, kegiatan itu didasari Pasal 376 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam beleid itu, dibeberkan bahwa kepala daerah mesti mendapat bekal terkait pemahaman tugas mereka. Yakni, mencakup aspek teori pemerintahan, hingga menjalankan program pemerintahan.