Apa Itu Single Salary ASN? Simak Penjelasan Lengkapnya

Jakarta: Topik mengenai penerapan single salary atau gaji tunggal kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat luas usai tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kebijakan strategis ini dirancang pemerintah untuk menyederhanakan struktur gaji demi mendukung peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Definisi dan konsep single salary

Sistem single salary merupakan metode penggajian yang mengintegrasikan seluruh komponen penghasilan yang sebelumnya terpisah meliputi gaji pokok serta berbagai tunjangan rutin lainnya. Seluruh komponen pendapatan tersebut nantinya akan terhimpun secara akumulatif ke dalam satu angka gaji utama yang diterima pegawai setiap bulan.

Penerapan sistem ini bertujuan agar struktur penggajian menjadi lebih sederhana, transparan, dan adil serta menghindarkan potensi manipulasi tunjangan kinerja. Penetapan besaran gaji dalam skema ini tetap didasarkan pada unsur-unsur krusial seperti penilaian jabatan, lokasi penempatan, kinerja individu, dan beban kerja pegawai.

Latar belakang dan dasar hukum

Gagasan gaji tunggal pertama kali muncul pada 2017 melalui inisiasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena sistem gaji lama dinilai terlalu rumit secara administratif. Konsep ini kemudian diperkuat pada era Presiden Joko Widodo melalui penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 yang bertujuan mendorong sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik gagasan ini karena dinilai sangat penting bagi stabilitas fiskal negara dan efisiensi anggaran. Sistem ini diharapkan mampu mendorong ASN untuk lebih meningkatkan profesionalisme karena besaran gaji akan sangat bergantung pada hasil penilaian kinerja dan grading jabatan.
 

(Ilustrasi ASN. Foto: Dok MI)

Skema grading dan penentuan gaji

Skema single salary menitikberatkan pada sistem pemeringkatan atau grading di mana gaji ditentukan oleh "harga" dari sebuah jabatan tertentu. Meskipun dua orang pegawai memiliki pangkat yang sama, mereka bisa saja menerima nominal gaji yang berbeda tergantung pada bobot tanggung jawab yang diemban.

Terdapat tiga indikator utama yang menjadi komponen penentu besaran "harga" gaji dalam sistem grading ini. Berikut adalah rincian komponen penentu tersebut:

• Beban kerja yang mencakup volume dan kompleksitas tugas harian.
• Tanggung jawab jabatan yang diemban oleh pegawai secara spesifik.
• Risiko pekerjaan yang mungkin dihadapi selama bertugas di lapangan maupun administratif.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap sistem penggajian baru ini dapat menciptakan struktur remunerasi yang lebih transparan, adil, dan berbasis kinerja. Single salary juga diharapkan mampu mendorong motivasi pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan.

Dampak penerapan bagi ASN

Perubahan sistem penggajian ini tentu menghadirkan sejumlah keuntungan sekaligus tantangan tersendiri bagi para pegawai pemerintah. Berikut rincian dampak positif dan risiko dari penerapan single salary:

1. Format slip gaji menjadi jauh lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh penerima.
2. Sistem grading menciptakan keadilan internal karena pemberian gaji benar-benar didasari pada bobot jabatan.
3. Motivasi pegawai untuk berprestasi akan meningkat demi mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
4. Potensi konflik internal dapat muncul jika sistem penilaian kinerja tidak berjalan transparan.
5. Beban keuangan daerah berpotensi membengkak jika standar gaji tunggal ditetapkan terlalu tinggi.

Proses sosialisasi kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan bertahap kepada seluruh instansi pusat maupun daerah. Langkah tersebut sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di kalangan ASN mengenai perubahan mekanisme penerimaan hak keuangan mereka. (Daffa Yazid Fadhlan)