BKPM dan Pemda NTT Dorong Disabilitas Jadi Penggerak Wirausaha dan Hilirisasi Daerah

Kupang: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem hilirisasi yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas Tingkat Provinsi NTT, kedua pihak berkomitmen menjadikan penyandang disabilitas sebagai penggerak utama ekonomi daerah sekaligus bagian dari rantai nilai industri nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Kupang ini menghadirkan agenda terpadu, meliputi Workshop Pendampingan Pembuatan Hak Akses Online Single Submission (OSS) dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Workshop Business Matching antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha disabilitas, serta penyerahan NIB secara simbolis kepada pelaku usaha disabilitas yang telah terdaftar melalui sistem OSS berbasis risiko. Kolaborasi ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat partisipasi penyandang disabilitas di sektor kewirausahaan, hilirisasi, dan rantai pasok industri lokal.
 

 

Dari Paradigma Belas Kasihan Menuju Pemenuhan Hak Disabilitas

Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan semangat Asta Cita dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di mana negara berkewajiban memastikan akses dan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh warga negara.

“Kita bergeser dari paradigma belas kasihan ke pemenuhan hak. Amanat regulasi dan Asta Cita menuntut kolaborasi lintas dinas dan dunia usaha agar penyandang disabilitas memperoleh akses kerja, kewirausahaan, dan kemitraan yang berkelanjutan. Melalui pendataan terpilah di OSS dan percepatan NIB, intervensi kebijakan menjadi tepat sasaran,” ujar Agus.


(Foto:Dok.BKPM)

Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya memperluas kesempatan berusaha, tetapi juga memperkuat kesetaraan ekonomi antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha lainnya di seluruh daerah.
 

NTT Tunjukkan Wajah Inklusi Ekonomi Daerah

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pendekatan hilirisasi dan inklusi.

“NTT menggerakkan one village/kelurahan one product hingga one community one product agar seluruh potensi, termasuk yang dikelola penyandang disabilitas, dapat naik kelas lewat hilirisasi dan bernilai tambah. Pemerintah provinsi juga memastikan pasar lokal—mulai dari ASN hingga ritel—mendukung produk teman-teman disabilitas,” ujarnya.

Pemerintah daerah akan mendorong hasil produksi pelaku usaha disabilitas agar terserap di pasar domestik melalui kemitraan dengan BUMD, sektor perhotelan, dan jaringan ritel modern di NTT.


(Foto:Dok.BKPM)
 

Legalitas Usaha: Gerbang Kemandirian Disabilitas

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Rahardjo Siswohartono (Anton) menjelaskan pentingnya kepemilikan NIB sebagai identitas dan legalitas usaha yang membuka berbagai akses bagi pelaku usaha disabilitas.

“NIB adalah gerbang legalitas dan kepercayaan. Dengan OSS yang cepat, mudah, dan gratis, pelaku usaha disabilitas dapat mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang/jasa, dan menjalankan kegiatan berisiko rendah cukup dengan NIB tanpa prosedur berbelit,” ucap Anton.

Ia menekankan bahwa sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA) menjadi instrumen penting dalam memperluas basis data pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, termasuk sektor yang digerakkan oleh penyandang disabilitas.


(Foto:Dok.BKPM)
 

Mendorong UMKM Disabilitas Naik Kelas

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Usaha Delfinur Rizky Novihamzah (Rizky) menjelaskan pemerintah memberikan perhatian besar pada peningkatan daya saing produk UMKM disabilitas agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Pemerintah mendorong UMKM disabilitas naik kelas lewat fasilitasi SJPH/halal, SNI Bina UMK, hingga kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern. Targetnya jelas: produk inklusif lokal terserap rantai pasok, peluang pasar meluas, dan kesejahteraan meningkat,” ujar Rizky.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM disabilitas menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil produksi daerah memiliki nilai tambah dan keberlanjutan usaha.
   

Sinergi untuk Kemandirian Disabilitas

Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemerintah Provinsi NTT memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha besar dan menengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kelas usaha (scaling-up) dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis, dan perdagangan di wilayah NTT.

Penyelenggaraan sosialisasi dan workshop ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara daring, transparan, dan efisien tanpa biaya, sekaligus membuka akses terhadap sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan peluang kemitraan usaha yang lebih luas.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan bahwa semangat hilirisasi nasional harus berjalan seiring dengan prinsip pemerataan dan inklusivitas. Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kewirausahaan, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri, termasuk di Nusa Tenggara Timur.