Netanyahu Perintahkan Percepatan Pendudukan Gaza, Abaikan Upaya Mediator

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu, 20 Agustus 2025 malam mengumumkan telah memerintahkan percepatan rencana pendudukan Kota Gaza. Instruksi tersebut disampaikan meskipun mediator internasional telah menunggu lebih dari 48 jam tanggapan Israel terhadap proposal gencatan senjata terbaru.

Dalam pernyataan di media sosial X dan dikutip Anadolu, Kamis, 21 Agustus 2025, kantor Netanyahu menyebut bahwa ia “telah mengarahkan agar jadwal untuk merebut sisa benteng terakhir Hamas dan mengalahkan kelompok tersebut dipersingkat.”

Sebelumnya pada hari yang sama, militer Israel mulai mengirimkan surat panggilan kepada 60.000 pasukan cadangan setelah Menteri Pertahanan Israel Katz menyetujui rencana pendudukan Gaza City di bawah Operasi Gideon’s Chariots 2. Operasi serupa sebelumnya, diluncurkan 16 Mei lalu, telah diakui gagal mencapai tujuan utamanya: mengalahkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera.

Meski demikian, tentara Israel tetap mengklaim telah menguasai 75 persen Jalur Gaza. Media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kabinet Keamanan akan menggelar rapat Kamis untuk mengesahkan rencana tersebut.

Menurut laporan media lokal, Netanyahu melihat pendudukan penuh Gaza City sebagai alat tekan utama untuk memaksa Hamas menerima kesepakatan komprehensif sesuai syarat Israel: pelucutan senjata, pengasingan para pemimpin, dan pengecualian Hamas dari pemerintahan Gaza di masa depan.

Saat ini pasukan Israel dilaporkan telah beroperasi di pinggiran Gaza City, termasuk di distrik Zeitoun serta Jabalia, sebagai bagian dari persiapan menuju serangan besar-besaran.

Langkah Netanyahu bertepatan dengan upaya lanjutan mediator Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat yang mendorong kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Proposal yang telah diterima Hamas pada Senin lalu mencakup penghentian pertempuran selama 60 hari, pertukaran tahanan, redeployment pasukan Israel di Gaza, serta peningkatan bantuan kemanusiaan.

Namun, Netanyahu menegaskan bahwa kebijakan Israel tidak berubah, yakni menuntut pembebasan seluruh 50 sandera.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 62.100 warga Palestina telah tewas sejak perang pecah pada Oktober 2023. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, sementara wilayah tersebut kini menghadapi ancaman kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).