Digugat ke PTUN, Ini Jawaban Dedi Mulyadi

Bandung: Forum Sekolah Swasta di sejumlah kabupaten menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Forum yang terdiri dari 8 organisasi sekolah swasta itu menggugat Keputusan Gubernur Jabar terkait penambahan rombongan belajar di sekolah negeri. 

Keputusan itu diterbitkan pada 26 Juni. Gugatan Forum Sekolah Swasta sudah didaftarkan pada 31 Juli lalu. Sidang pemeriksaan berkas dilakukan, Kamis, 7 Agustus 2025.
Menanggapi gugatan itu, Dedi Mulyadi menyatakan gugatan itu menjadi bagian dari koreksi bagi dirinya.

"Tujuan kita semua kan sebenarnya satu, yakni ingin anak-anak di Jawa Barat seluruhnya bisa sekolah," ungkap Dedi, Kamis, 7 Agustus 2025.

Dia mengungkapkan, di Jabar selama ini terjadi keterlambatan penyediaan sekolah pemerintah. "Saya contohkan, pada APBD 2025, sebelum saya melakukan pergeseran anggaran, alokasi untuk rehabilitasi sekolah itu nol," ujar Dedi. 

Ia kemudian melakukan pergeseran, sehingga ada anggaran Rp360 miliar untuk rehab sekolah. Sementara pada APBD Perubahan nanti ada anggaran untuk itu mencapai hampir Rp450 miliar. 
 

Baca: 8 Organisasi Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN

"Pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah bagi anak-anak," tegasnya. 

Terkait gugatan, dia menyebutkan soal data statistik bahwa dari tahun ke tahun jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan. Sebaliknya, jumlah sekolah swasta justru mengalami penambahan. 

"Pada 2025 saja, ada 67 sekolah baru yang berdiri di Jawa Barat. Keberadaan mereka pasti membutuhkan siswa," tambahnya. 

Untuk itu ke depan, Dedi berharap pendirian sekolah baru harus didahului dengan perhitungan dan analisis yang matang. Pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah, di daerah yang kekurangan sekolah. 

"Jangan sampai terjadi penumpukan hanya di suatu wilayah saja. Jadinya kan rebutan siswa. Bukan siswa yang rebutan sekolah, tapi sekolah yang rebutan murid," tegasnya.