Alasan Singapura Bertumpu pada Perdagangan dan Industri: Strategi Negara Tanpa SDA

Jakarta: Singapura merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling impresif di Asia, meski nyaris tanpa sumber daya alam dan pasar domestik yang luas. Sejak masa kolonial, posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional telah mendorong perdagangan sebagai pilar utama ekonomi.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Singapura mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor industri dan menjadikan perdagangan sebagai motor pertumbuhan. Berikut penjabaran mendalam mengenai alasan utama di balik fokus Singapura terhadap perdagangan dan industri, dilihat dari aspek sejarah, kebijakan, serta perkembangan ekonomi modern.
 

Sejarah Kota Pelabuhan Singapura dan Kekurangan SDA

Secara historis, posisi geografis Singapura sangat mendukung perannya sebagai pusat perdagangan. Terletak di ujung Semenanjung Malaya, di jalur pelayaran strategis Selat Malaka, Singapura sejak zaman kolonial berfungsi sebagai pelabuhan entrepôt (transit perdagangan) penting.

Kota pelabuhan ini didirikan oleh Stamford Raffles pada tahun 1819 sebagai pelabuhan bebas, dan segera berkembang pesat berkat arus perdagangan regional. Di masa kolonial, Singapura menikmati keunggulan lokasi dengan pelabuhan berair dalam yang alami serta kebijakan pelabuhan bebas di bawah pemerintahan kolonial Britania.

Akibatnya, volume perdagangan Singapura tumbuh pesat; misalnya, pada tahun 1825 nilai perdagangan melalui Singapura mencapai $22 juta berdasarkan data Liberty of Congress, melampaui pelabuhan Penang yang lebih dulu berkembang.

Hingga kini, Pelabuhan Singapura tetap menjadi salah satu tersibuk di dunia. Bahkan, pelabuhan ini melayani kapal-kapal yang terhubung dengan 600 pelabuhan di 123 negara, mempertahankan peran historisnya sebagai gerbang perdagangan global.

Faktor lain adalah minimnya sumber daya alam. Berbeda dari negara tetangganya seperti Indonesia atau Malaysia, Singapura nyaris tidak memiliki hasil bumi untuk diandalkan. Luas wilayahnya hanya sekitar 721 km² (sekitar 581 km² pada 1960-an) dengan populasi yang relatif kecil.

Melansir Chia Siow Yue dari Singapore Institute of International Affairs, pada awal 1960-an, Singapura berpenduduk ~1,6 juta jiwa dengan PDB sekitar S$2 miliar. Ukuran dan populasi yang kecil ini berarti pasar domestik sangat terbatas dan tidak memungkinkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam sendiri.

Kondisi tersebut mendorong Singapura untuk fokus keluar – mengembangkan perdagangan internasional dan industri ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Singapura menyadari sejak dini bahwa untuk bertahan dan tumbuh, negara kota ini harus memanfaatkan letak strategis dan menjadi simpul perdagangan dunia, karena “kekurangan lahan membatasi populasi dan pertumbuhan tenaga kerja, menghasilkan pasar domestik yang kecil”. Dengan kata lain, Singapura harus mencari peluang ekonomi di luar batas-batasnya.

Selain perdagangan, pada era kolonial ekonomi Singapura juga ditopang oleh keberadaan basis militer Britania hingga pertengahan abad ke-20. Namun, setelah Perang Dunia II dan terutama ketika Inggris menarik mundur militer dan investasinya pada 1960-an, Singapura menghadapi tantangan serius berupa tingginya pengangguran dan hilangnya salah satu pilar ekonomi.

Krisis ini menjadi pendorong bagi para pemimpin Singapura untuk semakin menggenjot industrialisasi domestik sebagai sumber lapangan kerja baru. Ketergantungan historis pada perdagangan internasional ditambah keterpaksaan karena ketiadaan sumber daya alam membentuk fondasi arah pembangunan Singapura: bertumpu pada perdagangan global dan industrialisasi berorientasi ekspor.
 

Kebijakan Pemerintah: Perdagangan dan Industrialisasi Terarah

Sejak merdeka tahun 1965, Singapura dengan cepat menyusun kebijakan ekonomi yang agresif dan terarah untuk mendorong pertumbuhan lewat perdagangan dan industri. Pemerintah di bawah Lee Kuan Yew tidak hanya fokus pada stabilitas politik, tapi juga membentuk fondasi ekonomi berbasis ekspor dan investasi asing langsung (FDI).

1. Pembentukan EDB dan Insentif Pajak

Melansir laman pemerintah Singapura nlb, Economic Development Board (EDB) dibentuk pada 1 Agustus 1961 untuk memimpin industrialisasi. Dengan modal awal S$100 juta, lembaga ini menawarkan berbagai insentif, termasuk pioneer status yang membebaskan pajak perusahaan hingga lima tahun.

2. Kawasan Industri Jurong dan Infrastruktur

EDB dan divisinya membangun kawasan industri pertama di Jurong dari lahan rawa. Ini menjadi pusat pertumbuhan pabrik manufaktur seperti tekstil dan elektronik yang menyerap pengangguran tinggi pada awal 1960-an.

3. Peralihan Strategi: Dari Substitusi Impor ke Ekspor

Berdasarkan Chia, awalnya Singapura menerapkan substitusi impor, tetapi setelah gagal dan keluar dari federasi Malaysia tahun 1965, strategi beralih ke industrialisasi berorientasi ekspor. Trade Development Board (TDB) dibentuk 1983 untuk bantu ekspor lokal.

4. Rezim Perdagangan Bebas dan Pajak Rendah

Singapura menghapus tarif impor dan menjalin banyak perjanjian perdagangan bebas (FTA). Melansir Guide Me Singapore, pajak perusahaan ditetapkan rendah di angka 17%, dengan iklim investasi yang bersih dan stabil.

5. Perencanaan Ekonomi dan Penyesuaian Fleksibel

Perencanaan ekonomi dijalankan lewat rencana pembangunan lima tahun dan evaluasi berkala. Singapura secara aktif menyesuaikan kebijakan—termasuk menaikkan upah dan keterampilan tenaga kerja—untuk tetap kompetitif di sektor bernilai tambah tinggi.

Kombinasi kebijakan ini mendorong Singapura menjadi pusat manufaktur dan perdagangan global, serta menarik ribuan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di negara kota ini.
 

Baca Juga: SDA Unggulan Masing-Masing Negara ASEAN, dari Beras sampai Migas

 

Perkembangan Ekonomi Modern dan Inovasi Industri Singapura

Memasuki abad ke-21, Singapura memperkuat fokusnya pada sektor perdagangan dan industri dengan strategi berbasis teknologi, riset, dan nilai tambah tinggi. Meskipun sektor jasa kini mendominasi PDB—sekitar 75% pada 2017, berdasarkan data Central Intelligence Agency (CIA)—industri manufaktur tetap menjadi penopang utama ekspor.

Singapura beralih dari manufaktur padat karya ke industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, elektronik, petrokimia, dan biomedis. Perusahaan seperti GSK, Pfizer, dan Merck membangun fasilitas produksi di negara ini, menjadikannya hub farmasi Asia.

Untuk mendukung arah ini, pemerintah membentuk National Research Foundation (NRF) pada 2006 dan memperkuat lembaga riset seperti A*STAR. Fokus riset ditujukan pada biomedis, teknologi lingkungan, dan media digital. Dana khusus disediakan agar pengembangan teknologi tidak terganggu siklus anggaran.

Singapura juga mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan universitas. Pemerintah menyediakan insentif untuk startup teknologi dan melindungi kekayaan intelektual secara ketat guna mendukung investasi riset jangka panjang.

Dalam bidang logistik dan perdagangan global, Pelabuhan Singapura dan Bandara Changi tetap menjadi simpul utama dunia. Rasio perdagangan terhadap PDB sangat tinggi—mencapai lebih dari 300% pada 2020, berdasarkan data World Trade Organization (WTO)—yang menandakan keterikatan kuat dengan pasar internasional.

Melalui Komite Masa Depan Ekonomi (CFE), Singapura merancang strategi untuk memperkuat sektor seperti fintech, energi terbarukan, dan teknologi kota pintar. Tenaga kerja diarahkan ke sektor STEM dengan peningkatan kapasitas lewat pelatihan dan pendidikan.

Transformasi ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura kecil secara geografis, inovasi dan efisiensi kebijakan membuatnya tetap relevan sebagai pusat industri dan perdagangan global.

Fokus Singapura terhadap perdagangan dan industri muncul dari kebutuhan struktural dan strategi jangka panjang yang dirancang secara presisi. Dengan mengoptimalkan lokasi geografis, menerapkan kebijakan pro-ekspor dan pro-investasi, serta memperkuat inovasi dan riset teknologi, Singapura mampu bertransformasi dari pelabuhan kolonial menjadi pusat perdagangan dan industri global.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa negara kecil sekalipun dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia jika mampu membaca tantangan dan menyusun kebijakan pembangunan secara konsisten dan adaptif.