PM Jepang Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB

New York: Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyerukan reformasi mendesak terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya di Sidang Umum ke-80 PBB pada Selasa, 23 September 2025.

Melansir Anadolu, Ishiba menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan dunia tidak akan terjamin secara otomatis, tetapi harus diupayakan secara aktif. Ia menilai struktur Dewan Keamanan saat ini—yang dibentuk berdasarkan tatanan pasca-Perang Dunia II—semakin tidak mampu menangani tantangan global masa kini.

Ishiba menyoroti bahwa hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan sering menghambat pengambilan keputusan pada situasi-situasi kritis. 

"Agresi Rusia terhadap Ukraina adalah contoh paling nyata ketika anggota tetap Dewan Keamanan yang seharusnya bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional justru menyerang tetangganya," ujar Ishiba.

Ia menyebut bahwa resolusi Dewan Keamanan kerap diveto dan tidak diadopsi, sementara resolusi Majelis Umum yang menyerukan penarikan Rusia segera tidak diimplementasikan.

Dalam pidatonya, Ishiba mengusulkan agar keanggotaan tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan diperluas. 
 

Ia menyarankan bahwa anggota tetap baru nantinya tidak memiliki hak veto selama masa transisi selama 15 tahun demi menjamin efektivitas dan keadilan kerja Dewan.

Selain menyoroti struktur PBB, Ishiba juga mengutuk operasi militer Israel di Gaza yang diperluas dan menimbulkan krisis kemanusiaan termasuk kelaparan. 

"Situasi di Palestina telah mencapai titik yang sangat serius dan mengkhawatirkan, mengancam dasar dari solusi dua negara yang selama ini didukung komunitas internasional dan Jepang," ujarnya.

"Jepang mengutuk tindakan-tindakan ini, yang sepenuhnya tidak dapat diterima dalam istilah yang paling tegas. Kami menyerukan penghentian segera. Saya merasa sangat marah dengan pernyataan yang dibuat oleh pejabat tinggi pemerintah Israel yang tampaknya secara mutlak menolak gagasan pembentukan negara Palestina," tambahnya.

Ia juga meminta kelompok Hamas untuk membebaskan seluruh sandera dan menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina.

Ia menggarisbawahi bahwa Jepang telah melatih ribuan aparatur sipil Palestina, mendukung infrastruktur pertanian dan industri, serta menyediakan bantuan kemanusiaan.